MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, memimpin rapat koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Sulbar, Selasa (10/2/2026). Rapat digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG sekaligus menyingkap kendala yang dihadapi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan perlunya mengatasi hambatan teknis, termasuk perizinan LSHS (Surat Keterangan Higienis dan Sehat), agar program berjalan maksimal.
“Kita rapat MBG hari ini untuk memaksimalkan pelaksanaannya. Kita ingin mengetahui apa hambatan-hambatan yang dialami SPPG, salah satunya terkait LSHS. Ada beberapa hambatan dan itu akan segera kita selesaikan,” ujar Suhardi Duka.
Selain itu, Gubernur menyoroti kritik masyarakat terkait penggunaan bahan pangan yang belum maksimal memanfaatkan produk lokal. Ke depan, Pemprov Sulbar akan mendorong keterlibatan pemasok lokal dalam rantai penyediaan bahan makanan MBG.
“Selama ini ada kritik bahwa SPPG mengambil barang bukan dari produk lokal. Sekarang ini kita ingin memaksimalkan agar pemasok-pemasok lokal bisa bekerja sama dengan SPPG,” jelasnya.
Untuk mendukung langkah ini, Biro Ekonomi Setda Sulbar akan melakukan inventarisasi pemasok lokal yang memenuhi syarat, kemudian dikontrak secara resmi dengan SPPG. Hal ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas program.
Tak hanya soal bahan pangan, Suhardi Duka juga menekankan pentingnya pemberdayaan tenaga kerja lokal. Ia menyinggung aspirasi kepala desa yang mengeluhkan SPPG belum memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah setempat.
“Kalau ada di kabupaten itu, jangan dulu cari dari kabupaten lain. Tenaga lokal harus diprioritaskan,” tegasnya.
Gubernur berharap, dengan langkah-langkah tersebut, Program MBG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memberdayakan pelaku usaha daerah, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Sulbar.(*)
