MAMUJU – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga harus mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Hal itu disampaikan Junda saat rapat koordinasi MBG se-Sulbar yang dipimpin Gubernur Sulbar Suhardi Duka di Ruang Theater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (10/2/2026). Rapat tersebut dihadiri para pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan dan optimalisasi pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
“Program makan bergizi gratis ini merupakan program strategis nasional yang diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal dan terukur,” ujar Junda Maulana dalam sambutannya.
Menurut dia, indikator keberhasilan MBG tidak hanya dilihat dari lancarnya distribusi makanan, tetapi juga dari dampak ekonomi yang ditimbulkan di daerah. Ekosistem bisnis yang terbentuk dari program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan MBG juga diukur dari dampak ekonominya. Ekosistem bisnis dari program ini harus berjalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Sulbar turut meninjau peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam memprioritaskan penggunaan bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan lokal, terutama yang berada dalam radius terdekat dengan dapur MBG.
Pemanfaatan bahan baku lokal dinilai penting agar efek berganda (multiplier effect) program benar-benar dirasakan masyarakat desa. “Kita berharap dampak ekonomi dari program MBG ini bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya di desa-desa yang ikut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan,” jelas Junda.
Selain itu, evaluasi kapasitas produksi lokal juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Pemprov Sulbar, kebutuhan bahan baku seperti daging, ayam potong, telur, dan komoditas lainnya masih cukup besar dan perlu diantisipasi agar dapat dipenuhi dari produksi dalam daerah.
“Kita ingin melihat seberapa besar kemampuan produksi lokal kita, dan bagaimana kekurangan ini ke depan bisa dipenuhi oleh petani dan peternak di Sulbar,” ungkapnya.
Tak hanya soal produksi, rapat juga membahas kendala operasional, mulai dari akses jalan distribusi, ketersediaan fasilitas pendingin, hingga sistem logistik bahan pangan. Penguatan kelembagaan ekonomi desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, turut didorong agar terlibat aktif dalam rantai pasok MBG.
Junda menekankan pentingnya aspek keberlanjutan program. Dengan rencana penambahan jumlah dapur MBG di masa mendatang, kebutuhan bahan pangan dipastikan akan terus meningkat.
“Pertanyaannya, apakah kita mampu memenuhi kebutuhan itu secara berkelanjutan dari lokal. Ini penting karena ke depan distribusi dari luar daerah juga akan semakin sulit, sementara wilayah sekitar juga memiliki kebutuhan yang sama,” tuturnya.
Pemprov Sulbar pun berkomitmen memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif, berdampak luas, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Barat.(*)
