MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) mengingatkan para istri pejabat untuk bijak bermedia sosial dan tidak memamerkan gaya hidup glamor. Pesan itu disampaikan SDK saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 2025 tingkat Provinsi Sulbar yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (12/11/2025).
Acara berlangsung meriah dengan dihadiri Wakil Gubernur Salim S Mengga, jajaran TP PKK Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar, serta Forkopimda. Tema peringatan kali ini adalah “Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas.”
Dalam sambutannya, SDK mengapresiasi kiprah PKK sebagai organisasi yang lahir dari kepedulian dan keikhlasan kaum ibu di Indonesia.
“PKK ini awalnya lahir dari keprihatinan terhadap masalah kelaparan dan busung lapar di Jawa Tengah. Artinya, gerakan ini muncul dari rasa cinta dan ketulusan seorang ibu,” ujar SDK.
Menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin tidak bisa dilepaskan dari peran perempuan di belakangnya. Namun, ia juga memberi peringatan agar para istri pejabat tetap menjaga etika dan citra diri di ruang publik.
“Tidak ada seorang pemimpin yang bisa sukses tanpa ada wanita di belakangnya. Tapi hati-hati juga, karena wanita bisa menjadikan suaminya sukses, tapi juga bisa menjerumuskan,” ucap SDK.
Gubernur Sulbar itu juga menyoroti perilaku sebagian istri pejabat yang kerap menampilkan kemewahan di media sosial. Ia mengingatkan agar para istri pejabat tidak pamer kekayaan atau gaya hidup berlebihan.
“Kalau dulu sering foto-foto di tempat wisata atau rumah makan, silakan. Tapi setelah suami jadi pejabat, jangan unggah hal-hal yang menunjukkan kehidupan glamor. Walaupun mampu beli barang mahal, tak perlu dipublikasikan,” pesannya.
Selain itu, SDK mendorong PKK di seluruh kabupaten untuk aktif mendukung program pemerintah dalam penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pencegahan perkawinan usia dini. Ia menilai peran PKK sangat strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat.
“Perkawinan usia dini itu bagian dari budaya lama, dan mengubahnya butuh proses. PKK bisa berperan di situ. Begitu pula dengan kemiskinan ekstrem dan stunting. Ibu-ibu PKK adalah bagian dari tim pastipadu di Sulbar,” tegasnya.
Di akhir sambutan, SDK juga menyinggung fenomena sebutan “00” yang sering muncul untuk menggambarkan istri pejabat yang terlalu dominan.
“Kalau ada yang disebut ‘00’, jangan bangga. Itu koreksi publik terhadap peran istri pejabat yang terlalu menonjol. Biarlah suami yang jadi 01 di instansinya, jangan jadi 00,” pungkasnya.
Puncak HKG PKK 2025 ini menjadi momentum penting bagi seluruh kader PKK Sulbar untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam membangun keluarga tangguh dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.(*)
