Mamuju – editorial9 – Anggota DPR-RI Komisi IV Dapil Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), mengungkapkan bahwa semenjak duduk di kursi senayan, Jakarta, dirinya melihat banyak program dari APBN yang dapat disalurkan pada kelompok tani di Sulbar, khususnya di Kabupaten Mamuju.
Menurut SDK, selama menjabat sebagai Anggota Komisi IV DPR-RI, ia telah menurunkan sebanyak 100 lebih jalan usaha tani yang bersumber dari APBN, akan tetapi di Mamuju sendiri, dirinya justru menuai banyak hambatan lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang tidak bersinergi.
“Banyak paket yang bisa kita berikan kepada bapak-bapak, hanya saja harus sinergi antara pusat, anggota DPR-RI, kemudian pemerintah provinsi. Saya sekarang ini merasa sinergi dengan pemerintah provinsi, provinsi itu welcome, pemerintah provinsi enak dia kerjasama dengan kita, yang Mamuju ini susah dia halangi kita,” ucap SDK, dalam sambutannya pada acara penyerahan bantuan bibit jagung ke Petani, di Balai Pertanian, Kalukku, Mamuju, Sabtu,04/07/20. lalu.
Merespon hal tersebut, Bupati Kabupaten Mamuju, Habsi Wahid pun kemudian “bereaksi” dengan membantah pernyataan dari SDK itu. Menurutnya Pemkab tidak pernah menghalangi serta OPD terkait, yakni dinas pertanian telah memberikan jawaban menyangkut tehknisnya.
“Saya kira ndaklah dihalang – halangi. Saya kira dinas pertanian sudah menjawab itu secara tehknis. Karena apa yang dia katakan kemarin bahwa ada program- program yang diusulkan tidak diakomodasi oleh dinas terkait. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara program, itu harus di mulai dari Januari,” ucap Habsi, di Pelataran Kantor BI Sulbar, Kamis,09/07/20.
Selain itu ia menjelaskan, bahwa idealnya seluruh program di daerah masuk melalui instansi tehknis kemudian diserahkan ke Bappeda untuk nantiya disampaikan di forum musrembang nasional.
“Semua program-program itu masuk di instansi tehknis, disampaikan ke Bappeda, kemudian Bappeda menyampaikan dalam forum musyawarah nasional, sehingga tidak ada lagi program – program yang tiba – tiba masuk kedalam untuk diperjuangkan. Na kalau mau silahkan kawal program yang ada di kabupaten yang diusulkan ke provinsi, yang diusulkan secara berjenjang ke tingkat pusat. Na itu yang dikawal, jadi tidak perlu membuat program baru,” tutupnya.(FM)
