MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK), membeberkan jurus utama untuk mendongkrak produksi pangan di daerahnya. Alih-alih hanya mengandalkan pencetakan sawah baru, Suhardi Duka menekankan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) sebagai langkah paling realistis dan berdampak cepat.
Hal itu disampaikan SDK saat mengikuti Panen Raya Padi dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional bersama Presiden RI Prabowo Subianto secara daring dari Kompleks UPTD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulbar, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Rabu (7/1/2026).
Menurutnya IP Sulbar saat ini masih berada di angka 1,4. Kondisi tersebut menunjukkan sebagian besar lahan sawah di Sulbar baru ditanami satu kali dalam setahun.
“Dari sekitar 43 ribu hektare sawah, hanya sekitar 10 ribu hektare yang bisa panen dua kali. Sisanya masih satu kali panen. Kalau IP kita naik ke 2 saja, itu sama dengan mencetak sawah baru sekitar 30 ribu hektare,” kata SDK.
Namun, ia mengakui peningkatan IP bukan perkara mudah. Kendala utama berada pada keterbatasan jaringan irigasi dan minimnya kemampuan anggaran daerah untuk membangun infrastruktur pengairan.
“Kita mau bangun irigasi, tapi tidak ada duit. Yang punya anggaran besar itu pemerintah pusat. Sementara sektor pengairan pertanian sering kali bukan prioritas karena indikator kementerian PU lebih fokus ke pembangunan jalan,” tegasnya.
Suhardi Duka juga menyoroti masih kuatnya ego sektoral antar-kementerian, khususnya antara sektor pertanian dan pekerjaan umum, yang dinilai memperlambat penguatan irigasi pertanian.
Meski begitu, ia menegaskan sektor pertanian dan perkebunan akan menjadi pondasi utama pembangunan Sulbar selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, pertanian justru mampu menjaga pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Gini Ratio Sulbar 0,306, lebih rendah dari nasional 0,380. Artinya, distribusi kesejahteraan di Sulbar lebih merata karena basis ekonomi kita pertanian,” ujarnya.
Untuk meningkatkan nilai tambah, Suhardi Duka menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi hasil pertanian. Ia menilai Sulbar tidak bisa terus bertumpu pada penjualan bahan mentah.
“Kalau kita masih jual biji kakao, kita tidak akan maju. Beras kita sudah masuk industri. Ke depan, kita harus bangun industri tepung, minyak goreng, sampai produk turunan sawit seperti kosmetik,” jelasnya.
Ia juga menargetkan ekspor komoditas unggulan Sulbar dapat dilakukan langsung dari daerah tanpa harus melalui Makassar atau Surabaya. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Sulbar mendorong kehadiran kantor Bea Cukai di Sulbar.
Dalam kesempatan yang sama, Suhardi Duka meminta Dinas TPHP Sulbar memetakan sawah yang belum memiliki pengairan teknis. Pemetaan itu akan menjadi dasar koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, dengan target peningkatan IP minimal menjadi 2 dalam lima tahun ke depan.
Selain infrastruktur, ia juga menekankan pentingnya penggunaan varietas unggul melalui penguatan program demplot. Pemerintah daerah didorong membeli hasil panen bibit unggul untuk kemudian didistribusikan kembali kepada petani.
Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar Hamdani Hamdi menyampaikan luas sawah Sulbar mencapai 42.900 hektare, dengan cakupan irigasi baru 46 persen. Sisanya, 54 persen, masih bergantung pada tadah hujan.
Hamdani mencatat, luas panen padi meningkat dari 63.181 ton pada 2024 menjadi 74.131 ton pada 2025. Produksi beras tahun 2025 mencapai 219.100 ton, dengan konsumsi sebesar 149.323 ton, sehingga Sulbar mengalami surplus beras 69.780 ton.
“Program pencetakan sawah baru di Kabupaten Mamasa seluas 300 hektare juga sedang berjalan,” ungkapnya.
Dari sisi alat dan mesin pertanian (alsintan), Sulbar masih mengalami kekurangan signifikan. Traktor roda dua baru tersedia 566 unit dari kebutuhan 2.861 unit. Traktor roda empat tersedia 189 unit dari kebutuhan 477 unit, sementara kultivator baru tersedia 146 unit dari kebutuhan sekitar 18.000 unit.
Untuk tahun 2026, Sulbar memperoleh alokasi DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebesar Rp151,9 miliar serta dana dekonsentrasi pupuk sebesar Rp881 juta. Anggaran tersebut akan dioptimalkan melalui koordinasi lintas kementerian untuk memperkuat produksi dan ketahanan pangan di Sulawesi Barat.(*)
