MAMUJU, editorial9.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana menyoroti meningkatnya angka perkawinan anak dari 10 persen menjadi 11 persen. Di sisi lain, kunjungan balita ke posyandu baru mencapai sekitar 70 persen, meski angka stunting di provinsi tersebut menunjukkan penurunan.
Persoalan itu menjadi perhatian dalam evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu) yang dipimpin Junda Maulana di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin (19/10/2026).
Dalam evaluasi tersebut, Pemprov Sulbar mencatat angka stunting turun dari 35 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024 menjadi 26 persen berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
Namun, Junda mengingatkan masih ada pekerjaan rumah, terutama terkait rendahnya kunjungan balita ke posyandu. Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya penanganan stunting di Sulbar.
“Artinya, sudah ada penurunan, cuma tadi yang kita evaluasi adalah angka kunjungan balitanya ke Posyandu yang masih rendah yaitu sekitar 70 persen,” kata Junda.
Selain persoalan kesehatan anak, evaluasi Pastipadu juga membahas perkembangan angka anak tidak sekolah dan kemiskinan. Jumlah anak tidak sekolah di Sulbar tercatat turun dari sekitar 37.000 menjadi 22.000 anak.
Pemprov Sulbar berupaya mendorong anak-anak tersebut kembali mengenyam pendidikan. Faktor ekonomi keluarga dan kenakalan remaja turut menjadi perhatian dalam penanganannya.
Sementara itu, angka kemiskinan Sulbar turun dari 10,18 persen menjadi 10 persen. Junda menilai penguatan data bantuan sosial dan koordinasi lintas sektor diperlukan agar program penanggulangan kemiskinan dapat menjangkau masyarakat yang tepat.
Berbeda dengan sejumlah indikator tersebut, angka perkawinan anak justru meningkat dari 10 persen menjadi 11 persen. Persoalan ini dinilai perlu ditangani bersama karena berkaitan dengan masalah sosial lainnya.
“Jadi antara stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, kemudian perkawinan anak ini saling berkait, ini merupakan lingkaran yang harus kita menangani, bagaimana cara menanganinya, tidak parsial,” ujar Junda.
Junda mengatakan, sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), penanganan melalui Pastipadu harus dilakukan secara terpadu. Pemerintah tidak bisa mengandalkan satu sektor untuk menyelesaikan persoalan yang saling berkaitan tersebut.
Ia berharap perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, masyarakat, dan media turut berperan dalam mendukung program penanganan stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak.
Junda juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mengesampingkan ego sektoral. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari capaian masing-masing instansi, tetapi dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Di sini saya menekankan kepada teman-teman, kita menanggalkan ego sektoral bahwa ini adalah program prioritas kita yang untuk mensejahterahkan masyarakat, jangan kita ego bahwa satu-satunya ukuran keberhasilan kita kalau OPD kita berhasil, tidak, bahwa keberhasilan kita kalau kita bisa mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, penguatan dashboard digital Pastipadu juga menjadi pembahasan. Sistem itu diharapkan membantu pemerintah memantau perkembangan setiap indikator dan menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan.
Pemprov Sulbar berharap evaluasi ini memperkuat koordinasi antarsektor agar penurunan stunting dan kemiskinan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan akses pendidikan serta penanganan perkawinan anak.
Rendahnya kunjungan balita ke posyandu dan meningkatnya angka perkawinan anak menjadi dua persoalan yang masih membutuhkan perhatian dalam pelaksanaan Pastipadu di Sulbar. (Rls)
