MAMUJU – editorial9.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mewanti-wanti agar pembangunan Sekolah Rakyat di Rangas, Kabupaten Mamuju, tidak dipaksakan selesai apabila kondisi di lapangan belum benar-benar aman untuk ditempati peserta didik. Peringatan itu disampaikan saat meninjau progres pembangunan sekolah tersebut, Jumat, 26 Juni 2026.
Junda melakukan peninjauan bersama Asisten I Setda Sulbar dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait percepatan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat.
Menurut Junda, pemerintah daerah mendapat arahan langsung dari Menteri Sosial untuk memastikan kesiapan pembangunan sekaligus mendukung penyelenggaraan program Sekolah Rakyat di Sulbar.
“Hari ini kami melakukan peninjauan di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi di Kementerian Sosial. Kami diminta oleh Bapak Menteri untuk melakukan pemantauan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sulbar,” kata Junda Maulana.
Ia menjelaskan, dari dua lokasi Sekolah Rakyat yang direncanakan di Sulbar, salah satunya berada di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan di lokasi tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.
Pemerintah menargetkan seluruh kesiapan fisik dapat dipastikan pada 1–5 Juli 2026. Selanjutnya, pada 5–10 Juli dilakukan mobilisasi guru dan tenaga kependidikan, sementara siswa dijadwalkan mulai masuk ke lingkungan sekolah pada 10–13 Juli.
Meski demikian, Junda menegaskan bahwa target tersebut tidak boleh mengesampingkan aspek keselamatan peserta didik.
“Kalau memang belum siap, jangan dipaksakan. Jangan sampai anak-anak sudah masuk sementara aktivitas pembangunan masih berlangsung, karena itu berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja maupun risiko lainnya. Keselamatan siswa tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Fokus utama penyelesaian pembangunan saat ini, kata Junda, adalah asrama dan ruang belajar agar dapat segera digunakan saat tahun ajaran baru dimulai. Asrama dipersiapkan untuk menampung sekitar 30 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA, termasuk kebutuhan tempat tinggal bagi guru serta tenaga kependidikan.
“Ruang belajar juga menjadi perhatian utama. Sementara fasilitas lainnya dapat diselesaikan secara bertahap, dengan catatan aktivitas pembangunan tidak mengganggu kawasan yang sudah ditempati peserta didik,” ujarnya.
Junda optimistis Sekolah Rakyat di Sulbar dapat mulai beroperasi sesuai jadwal apabila penyelesaian pembangunan berjalan lancar. Ia menilai program tersebut menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
“Program Sekolah Rakyat ini sangat baik, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di sekolah ini seluruh kebutuhan siswa dipenuhi negara, mulai dari tempat tinggal, makan, pendidikan hingga layanan kesehatan,” katanya.
Atas arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, seluruh jajaran Pemprov Sulbar diminta terus mengawal pelaksanaan program tersebut dan menjaga koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pelaksana proyek di lapangan.
“Kami akan terus berkoordinasi. Jika ada kendala di lapangan, kita selesaikan bersama. Bila membutuhkan dukungan pemerintah pusat, kita sampaikan secara terbuka agar dapat segera dibantu. Harapannya pembangunan dapat selesai tepat waktu dan proses belajar mengajar segera dimulai,” tutup Junda Maulana. (Rls)
