MAMUJU – editorial9.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan melalui tindak lanjut hasil Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Pangan. Upaya itu mengemuka dalam Exit Meeting yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis, 25 Juni 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat tersebut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat diwakili Sekretaris Dinas, Agus. Turut hadir Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat M. Natsir, Kisman dari bagian tindak lanjut, serta Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka yang menempatkan sektor pangan sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, menegaskan pentingnya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan guna memperbaiki tata kelola program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Menurut dia, kolaborasi antarperangkat daerah harus terus diperkuat agar program yang dijalankan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Agus, menilai Exit Meeting tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menindaklanjuti berbagai hasil evaluasi dan pemeriksaan.
“Kami akan terus berupaya memperkuat koordinasi serta memastikan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, sehingga pelaksanaan program ketahanan pangan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Agus.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, mengatakan penguatan koordinasi dan evaluasi merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah.
“Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan daerah,” kata Suyuti.(*)
