MAMUJU – Kolaborasi lintas instansi terus diperkuat untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Mamuju melakukan kunjungan teknis ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Selasa (28/4/2026).
Kunjungan ini dipimpin Kepala BPPMHKP Mamuju, Muhammad Dusil Hafid, dan diterima langsung Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, bersama jajaran di Aula DKP Sulbar.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif serta mendorong optimalisasi PAD dari sektor strategis, termasuk perikanan.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap persoalan krusial: banyak hasil perikanan Sulbar, khususnya komoditas tuna, diekspor melalui perusahaan di provinsi lain. Akibatnya, produk tersebut tercatat sebagai komoditas daerah lain dan Sulbar kehilangan potensi PAD.
Kepala BPPMHKP Mamuju, Muhammad Dusil Hafid, menegaskan pentingnya penguatan regulasi serta penerapan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk setiap hasil perikanan yang keluar daerah.
“Sinkronisasi data antar seluruh stakeholder adalah harga mati. Hal ini akan menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan dan penerbitan regulasi ekspor-impor yang lebih kuat,” ujar Dusil Hafid.
Selain itu, BPPMHKP juga mendorong DKP Sulbar mengambil peran strategis sebagai pemberi rekomendasi bagi pelaku usaha pengolahan ikan. Hal ini penting karena Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kini diterbitkan oleh BPPMHKP berdasarkan rekomendasi dari DKP provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, memaparkan sejumlah rencana strategis untuk memperkuat sektor perikanan. Salah satunya adalah pengusulan bantuan teknologi seperti Vessel Monitoring System (VMS) dan fish finder guna meningkatkan akurasi data armada penangkapan.
“DKP juga berencana membangun komunikasi intensif dalam pengembangan kampung nelayan yang dilengkapi fasilitas cold storage dan pabrik es balok untuk menjaga mutu hasil tangkapan,” kata Safaruddin.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Safaruddin menegaskan pentingnya menghilangkan ego sektoral antarinstansi melalui komunikasi yang lebih intensif.
Ia pun optimistis sinergi yang terbangun akan membawa perubahan signifikan bagi sektor perikanan Sulbar.
“Kami sangat optimis bahwa dengan hilangnya sekat-sekat ego sektoral dan terciptanya komunikasi yang harmonis antara KKP, pemerintah provinsi, hingga kabupaten, kejayaan perikanan Sulbar akan segera terwujud.
“Tantangan yang ada justru menjadi pemacu bagi kita untuk bekerja lebih keras dan cerdas demi memastikan hasil laut kita tidak hanya melimpah di air, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan nelayan kita,” pungkasnya. (*)
