MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menegaskan komitmennya memperkuat sinkronisasi program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, mengatakan keselarasan arah pembangunan menjadi faktor penentu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Hal itu disampaikannya saat diwawancarai usai mengikuti Rakornas yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu, dalam rangka mendampingi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Junda mengungkapkan, meskipun tidak menerima catatan teknis secara khusus dalam forum tersebut, pesan besar dari pemerintah pusat sangat jelas, yakni mendorong seluruh pemerintah daerah agar tidak berjalan sendiri dalam merancang dan menjalankan program pembangunan.
“Yang saya tangkap dari Rakornas itu, kebijakan pemerintah pusat diarahkan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, daerah harus melakukan sinkronisasi program kegiatan,” ujar Junda Maulana, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, program unggulan daerah seperti Pancadaya Sulbar harus diselaraskan dengan Asta Cita Nasional agar pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar memperoleh dukungan dan fasilitasi dari pemerintah pusat.
“Pancadaya Sulbar ini harus sinkron dengan Asta Cita Nasional. Tujuannya supaya kita bisa mendapat dukungan terhadap program kegiatan yang kita jalankan,” jelasnya.
Ia menekankan, sinkronisasi program menjadi semakin penting di tengah keterbatasan fiskal daerah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dan strategis dalam menyusun serta mengusulkan program pembangunan yang memiliki irisan langsung dengan kebijakan nasional.
“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kita harus pandai-pandai melakukan lobi, tentu dengan pendekatan program kegiatan yang sejalan dengan pemerintah pusat,” katanya.
Junda menambahkan, dukungan anggaran dari pemerintah pusat juga berimplikasi pada efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program yang telah dibiayai pusat tidak perlu lagi dianggarkan kembali oleh daerah.
“Sehingga apa yang sudah kita dapat dari pusat, tidak perlu lagi kita anggarkan di daerah. Anggarannya memang kecil, tapi kalau kita bisa efisien dan efektif dalam penempatan anggaran, dampaknya bisa sangat baik bagi masyarakat,” tuturnya.
Dengan sinkronisasi yang kuat, Pemprov Sulbar berharap pelaksanaan program pembangunan ke depan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)
