Mamuju – Angka stunting di Sulawesi Barat (Sulbar) masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data terbaru mencatat prevalensi stunting di daerah ini mencapai 35,4 persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 19,8 persen.
Melihat kondisi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar tampil sebagai motor penggerak strategi lintas sektor. Melalui Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Hotel Maleo Mamuju, Senin (25/8/2025), Bapperida menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap langkah penurunan angka stunting hingga tuntas.
Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, yang hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, menjelaskan bahwa target nasional maupun daerah harus dikejar bersama.
“Gambaran dari prevalensi stunting saat ini, secara nasional sebesar 19,8 persen balita mengalami stunting. Sedangkan Sulbar mencapai 35,4 persen. Secara nasional, sampai akhir periode RPJMN 2025–2029 ditargetkan turun menjadi 14 persen. Tentu seiring dengan target nasional, maka Pemprov Sulbar juga diharapkan dapat menurunkan setiap tahun sebesar 2 persen sehingga di akhir periode bisa dicapai 25 persen,” ujar Darwis.
Ia menegaskan Bapperida tidak hanya bertugas merancang program, tetapi juga memastikan pelaksanaan di lapangan benar-benar efektif.
“Bapperida tidak hanya menyusun rencana, tetapi juga mengawal pelaksanaan program lintas sektor agar selaras dengan arah kebijakan dan kebutuhan lapangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Darwis juga memaparkan empat pilar utama strategi penurunan stunting yang harus dijalankan bersama.
“Pertama, diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antar pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah yang lebih optimal. Kedua, harus ada penguatan sumber daya, baik SDM, sarana, maupun anggaran yang cukup. Ketiga, kita butuh komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Dan terakhir, setiap kebijakan harus didukung dengan regulasi yang jelas dan berpihak pada percepatan penurunan stunting,” jelasnya.
Darwis memastikan bahwa intervensi stunting juga akan terus dimasukkan ke dalam RKPD dan APBD agar konsisten, terukur, dan tidak terputus di tengah jalan.
Rakor tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Wakil Bupati se-Sulbar, para kepala OPD, TPPS kabupaten, hingga Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar. Kehadiran para pemangku kepentingan ini disebut sebagai wujud nyata bahwa penanganan stunting bukan hanya tugas satu instansi.
Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam sambutannya menegaskan, stunting harus dipahami sebagai isu lintas sektor yang menyangkut banyak aspek kehidupan.
“Stunting bukan hanya soal gizi. Ini juga terkait dengan sanitasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Karena itu, pendekatan yang digunakan harus terpadu, dan komunikasi dengan masyarakat harus bijak agar program bisa diterima dan didukung hingga ke tingkat akar rumput,” tegas Salim.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan mitra pembangunan adalah kunci.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi, karena target penurunan stunting ini hanya bisa tercapai kalau semua pihak terlibat,” tambahnya.
Rakor tersebut juga menjadi ajang evaluasi capaian semester I tahun 2025, sekaligus penguatan komitmen bersama bahwa penanganan stunting di Sulbar membutuhkan kerja kolektif. Bapperida Sulbar dipastikan akan tetap menjadi poros koordinasi untuk menjembatani kebijakan makro di tingkat provinsi dengan aksi mikro di lapangan.(*)
