MAMUJU – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar sinergitas lintas sektor bertema “HAM Hadir untuk Bangsa”, Selasa (28/4/2026). Dalam kegiatan itu, seluruh pemangku kepentingan sepakat memperkuat komitmen pemenuhan HAM di daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri HAM Mugiyanto, unsur Forkopimda, pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
Agenda utama dalam kegiatan ini adalah penandatanganan maklumat dukungan dan kerja sama implementasi program Kementerian HAM di Sulbar oleh Wamenham bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Selain itu, turut dilakukan penyerahan cenderamata antara Wamenham dan Gubernur Sulbar sebagai simbol penguatan sinergi.
Wamenham Mugiyanto menegaskan kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi pusat dan daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam pemajuan HAM.
“Acara ini luar biasa karena dihadiri oleh seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah provinsi, enam kabupaten di Sulbar, hingga komunitas dan pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap HAM adalah tanggung jawab bersama,” ujar Mugiyanto.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab HAM tidak hanya berada di pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat sebagai satu ekosistem. Ia juga menekankan bahwa HAM tidak sebatas kebebasan berekspresi, tetapi mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya.
“HAM juga mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, rasa aman, dan lingkungan hidup yang baik. Ini menjadi fokus penting dalam kebijakan pemerintah saat ini,” jelasnya.
Mugiyanto turut mengapresiasi Sulbar yang dinilai memiliki komitmen dalam menjaga ruang kebebasan berekspresi sebagai bagian dari demokrasi.
Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyatakan pemerintah daerah siap menyelaraskan kebijakan dengan prinsip HAM, terutama dalam pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Kami telah menandatangani komitmen bersama untuk menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian, kebijakan pemerintah akan selalu diarahkan pada pemenuhan hak dasar masyarakat,” ungkap Suhardi Duka.
Ia juga menyebut Sulbar menjadi daerah pertama pelaksanaan pencanangan sinergitas program HAM yang diinisiasi Kementerian HAM.
“Jadi ini kita patut berbangga dari Kementerian HAM bisa menempatkan pertama di Sulbar untuk komitmen itu,” tuturnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi awal penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pemajuan HAM yang inklusif dan berkelanjutan di Sulbar maupun secara nasional. (Rls)
