Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Kalimantan Timur (Kaltim) menjajaki kerja sama strategis di sektor pangan dan distribusi antarwilayah. Kesepakatan awal ini mengemuka dalam pertemuan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Sabtu (28/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Suhardi Duka menegaskan keunggulan Sulbar di sektor pangan, khususnya produksi beras yang saat ini mengalami surplus sekitar 75.000 ton per tahun. Ia menyebut, selama ini sebagian besar distribusi beras ke Kaltim masih berjalan melalui jalur perdagangan antar pedagang.
“Sulawesi Barat surplus beras kurang lebih 75.000 ton. Ini selama ini banyak mengalir ke Kalimantan, tetapi masih melalui mekanisme perdagangan biasa,” kata Suhardi.
Karena itu, ia mendorong adanya skema kerja sama yang lebih terstruktur, baik melalui hubungan antarpemerintah (government to government) maupun lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut dia, pola ini akan membuat distribusi lebih efisien dan saling menguntungkan kedua daerah.
Selain beras, Sulbar juga mulai menyiapkan penguatan sektor peternakan. Dalam satu hingga dua tahun ke depan, komoditas seperti kambing ditargetkan ikut mengalami surplus sehingga bisa menjadi bagian dari kerja sama pasokan ke Kaltim.
“Kami ingin membangun sinergi, apa yang bisa kami suplai ke Kalimantan Timur dan sebaliknya apa yang bisa kami terima. Yang penting saling melengkapi dan memberi manfaat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengakui daerahnya masih mengalami defisit beras. Ia menyebut kebutuhan beras di Kaltim saat ini masih minus sekitar 55 persen, sehingga peluang kerja sama dengan Sulbar menjadi sangat strategis.
“Sulawesi Barat surplus sekitar 75.000 ton per tahun, sementara kami di Kalimantan Timur masih kekurangan,” kata Rudy.
Ia menilai kedekatan geografis kedua wilayah menjadi keuntungan tersendiri dalam mempercepat distribusi pangan. Untuk mendukung hal tersebut, kedua pihak juga membahas opsi penyediaan kapal cepat sebagai sarana transportasi laut.
Menurut Rudy, kapal dengan kecepatan 25 hingga 30 knot dapat memangkas waktu tempuh penyeberangan menjadi sekitar 4 hingga 5 jam. Kapal ini diharapkan mampu memperlancar mobilisasi orang, barang, dan jasa antarwilayah.
“Ke depan kita dorong ada kapal cepat, bahkan kemungkinan disubsidi bersama agar distribusi lebih cepat dan efisien,” ucapnya.
Tak hanya pangan, kerja sama juga diarahkan pada komoditas lain seperti sapi, ayam petelur, hingga material bangunan. Di sisi lain, Kalimantan Timur berpotensi menyuplai kebutuhan energi bagi Sulbar.
Pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat konektivitas dan sinergi ekonomi antarwilayah, sekaligus membuka peluang distribusi logistik yang lebih terintegrasi di kawasan timur Indonesia.(*)
