MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengusulkan program pelestarian hutan ke Kementerian Kehutanan guna membuka peluang pendanaan pusat melalui skema Forestry and Other Land Use (FOLU).
Usulan tersebut dibahas dalam rapat persiapan verifikasi dan asistensi kegiatan kehutanan Dana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang digelar di Ruang Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka, khususnya pada pilar pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, mengatakan rapat tersebut melibatkan lintas sektor, mulai dari unsur lingkungan hidup, pemerintah daerah, hingga konsultan Sustainable Carbon Finance (SCF).
Menurut Junda, salah satu fokus utama rapat adalah peluang pendanaan FOLU yang berkaitan dengan pengelolaan karbon hutan, mengingat sekitar 60 persen wilayah Sulbar merupakan kawasan hutan.
“Sulawesi Barat memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Itu menjadi modal utama untuk mengajukan proposal pendanaan ke Kementerian Kehutanan dalam rangka pelestarian hutan. Anggaran yang diusulkan berupa hibah,” ujar Junda.
Ia menjelaskan, rapat tersebut juga dimanfaatkan untuk mempertajam materi usulan karena dalam waktu dekat Pemprov Sulbar akan mengikuti tahapan verifikasi dan presentasi di hadapan tim pusat.
“Kamis nanti kita dijadwalkan mempresentasikan proposal. Karena itu, materi harus betul-betul matang dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” kata dia.
Junda menambahkan, jika pendanaan disetujui, anggaran akan difokuskan pada empat program utama. Pertama, penguatan kelembagaan kehutanan. Kedua, menjaga produktivitas dan kelestarian hutan. Ketiga, pengelolaan karbon. Keempat, penguatan pengawasan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
“Pengawasan kawasan hutan akan diperkuat agar pelestarian berjalan berkelanjutan dan berdampak langsung,” ujarnya.
Nilai usulan tahap awal yang diajukan Pemprov Sulbar saat ini mencapai sekitar Rp 36 miliar. Anggaran tersebut diharapkan menjadi pintu masuk menuju skema pendanaan yang lebih besar di masa mendatang.
“Kalau tahap awal ini berjalan baik dan dinilai berhasil, peluang pendanaan lanjutan akan semakin terbuka,” kata Junda.(*)
