JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) memperkuat komitmen pembangunan berbasis data dengan menandatangani nota kesepakatan (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Senin (13/4/2026).
Penandatanganan berlangsung di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta Pusat, dan dihadiri langsung Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti bersama jajaran, serta Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) didampingi Sekretaris Daerah Junda Maulana dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan, penggunaan data yang akurat dan resmi menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.
“Kita tidak bisa lagi mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data yang benar,” ujar Suhardi Duka.
Menurut dia, langkah ini penting untuk memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan di Sulawesi Barat.
Ia mengungkapkan, meski pertumbuhan ekonomi Sulbar pada 2025 berada di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan masih menjadi tantangan, yakni sekitar 10,18 persen. Karena itu, kebijakan yang lebih presisi dan berbasis data dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulbar membentuk tim “Pasti Padu” yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data hingga tingkat individu dan alamat (by name by address). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memastikan program bantuan sosial tepat sasaran melalui sinkronisasi dengan data BPS.
Selain fokus pada pengentasan kemiskinan, Pemprov Sulbar juga mendorong penguatan sektor industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Saat ini, kontribusi sektor industri pengolahan tercatat sekitar 15,8 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 30–35 persen pada periode 2029–2035. Salah satu strategi yang ditempuh adalah hilirisasi komoditas unggulan, seperti kakao.
“Jika kakao diolah, nilainya bisa berlipat. Inilah yang ingin kita dorong agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama tersebut. BPS, kata dia, siap menyediakan data statistik yang akurat dan terpercaya guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Melalui kerja sama ini, Pemprov Sulbar dan BPS RI berkomitmen memperkuat sinergi dalam menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan, ke depan tidak ada lagi ruang bagi kebijakan tanpa dasar data.
“Pembangunan berbasis data bukan lagi pilihan, tapi keharusan agar setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ucapnya.(*)
