MAMUJU — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat memperkuat tata kelola aset daerah sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar).
Langkah tersebut ditunjukkan melalui koordinasi langsung Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, dengan Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, yang berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulbar, Rabu (7/1/2026).
Koordinasi ini difokuskan pada penataan serta pemenuhan aset daerah guna menunjang operasional Bapenda Sulbar yang resmi efektif berdiri per 1 Januari 2026 sesuai regulasi terbaru. Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru terbentuk, Bapenda Sulbar masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana kerja.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan fasilitas kerja, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
“Penataan aset daerah merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. OPD yang kuat harus ditopang oleh tata kelola aset yang jelas dan sesuai regulasi,” ujar Abdul Wahab.
Ia menambahkan, koordinasi yang dilakukan secara intensif dengan Sekprov Sulbar menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh aset daerah dimanfaatkan secara optimal, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta mendukung kinerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
Langkah strategis ini juga sejalan dengan agenda nasional reformasi birokrasi dan penguatan prinsip good governance. Selain itu, penataan aset menjadi bagian dari implementasi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Melalui sinergi lintas perangkat daerah dan pengelolaan aset yang profesional, Bapenda Sulbar diharapkan mampu membangun fondasi kelembagaan yang kuat sejak awal pembentukan. Upaya tersebut juga diharapkan berkontribusi terhadap optimalisasi pendapatan daerah serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Dalam kegiatan koordinasi tersebut turut hadir Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, serta Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), A. Bisyri M. Noor.(*)
