Mamuju – Pembangunan infrastruktur kerap diwarnai sengketa kontrak, klaim aset hingga masalah administrasi. Kompleksitas inilah yang membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan pentingnya peran kuasa hukum sebagai benteng pertama menghadapi potensi masalah hukum di lapangan.
Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Hukum bertema “Peran Kuasa Hukum dalam Penanganan Perkara Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat” yang digelar Biro Hukum Setda Sulbar di Aula Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (3/9/2025).
Dinas PUPR Sulbar mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) memahami regulasi, alur koordinasi, hingga peran mereka saat menghadapi perkara hukum.
“Kesadaran hukum ASN sangat penting agar kinerja tidak hanya fokus pada pembangunan, tapi juga terhindar dari potensi masalah hukum,” ujar Asra, Analis SDM Aparatur PUPR Sulbar.
Lebih jauh, Asra menegaskan bahwa pemahaman hukum akan mendorong profesionalisme, memperkuat integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, sinergi Biro Hukum dan OPD teknis seperti PUPR diyakini mampu memastikan pembangunan infrastruktur berjalan berkualitas dan bebas dari persoalan hukum di kemudian hari.(*)
