Sulbar – editorial9 – PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik meminta seluruh elemen strategis baik Pemkab serta OPD, untuk terus berkoordinasi mengurai mitigasi bencana.
Hal itu disampaikan, saat Rakor strategis pimpinan Forkopimda Sulbar, di Graha Sandeq, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 27/12/22.
Menurutnya, Provinsi Sulbar merupakan daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi, baik secara geologi, hidrometeorologi.
“Seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung. Bencana non alam seperti kebakaran dan wabah penyakit juga rawan terjadi,” ucap Akmal.
Selain itu ia menjelaskan, berdasarkan data Indeks Resiko Bencana (IRB) Indonesia tahun 2021, Sulbar mempunyai resiko yang tertinggi dengan skor 164,85 poin.
“Ini menunjukkan, bahwa daerah kita memiliki resiko cukup tinggi,” jelasnya.
“Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragaman kejadian bencana, maka penaggulangan bencana di Sulbar itu perlu ditangani secara konferhensif multi sektor terpadu dan terkoordinasi,” sambungnya.
Ia mengatakan, sesuai hasil Global Platform gor disaster risk reduction (GPDRR) ke 7 di Bali, salah satu rekomendasi penanganan bencana yaitu pengurangan resiko bencana perlu diintegrasikan dengan kebijakan utama pembangunan dan pembiayaan.
“Ini berarti bahwa transformasi mekanisme tata kelola resiko bencana merupakan tanggungjawab bersama lintas sektor, sistem, skala dan batas,” ucap Dirjen Otda itu.
Tidak hanya itu, kata Akmal, berdasarkan data BMKG Sulbar khsusnya Mamuju dan Majene telah beberapa kali mengalami bencana. Sehingga, Ia menekankan agar kolaborasi bersama Forkopimda dan OPD terkait diperkuat melalui bentuk kolaborasi.
“Saya berharap melalui rakor ini seluruh Forkopimda dapat menetapkan keputusan atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan mitigasi bencana di Sulbar,” tutupnya.(Rls/Mp)
