Bapenda Sulbar Genjot Evaluasi TP2DD, Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah

MAMUJU — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat upaya percepatan digitalisasi transaksi daerah melalui kegiatan capacity building dan asistensi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 14–16 April 2026, di Maleo Hotel, Mamuju, ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pendampingan teknis dalam penginputan dan evaluasi kinerja TP2DD di seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat.

Bacaan Lainnya

Bapenda Sulbar sebagai leading sector pengelolaan pendapatan daerah menggandeng Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kolaborasi ini dinilai strategis untuk memastikan proses evaluasi berjalan lebih terukur dan sesuai indikator penilaian nasional.

Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas evaluasi kinerja TP2DD di daerah.

“Melalui capacity building dan asistensi ini, kami ingin memastikan seluruh tim TP2DD di Sulawesi Barat memiliki pemahaman yang sama serta mampu melakukan penginputan dan evaluasi kinerja secara optimal, akurat, dan tepat waktu,” ujarnya.

Ia menegaskan, optimalisasi evaluasi kinerja TP2DD menjadi faktor kunci dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah. Hal ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan keuangan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah perwakilan Bapenda Sulbar, termasuk Mutmainnah dan Arifuddin, turut aktif mengikuti rangkaian asistensi dan pendampingan teknis.

Bapenda Sulbar berharap, melalui penguatan kapasitas dan sinergi antar pemangku kepentingan, implementasi digitalisasi transaksi daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah di Sulawesi Barat.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *