MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat persiapan pengusulan dan verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2026. Pertemuan berlangsung di Ruang RPJMD Kantor BAPPERIDA Sulbar, Jumat (8/8/2025).
Sekretaris BAPPERIDA Sulbar, Muh. Darwis Damir, yang mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana, membuka rapat dengan menekankan pentingnya penyusunan grand desain usulan DAK secara bertahap.
“Bisa dibuatkan grand desain usulan secara bertahap, per tahun, agar kita bisa memetakan mana yang didukung APBD sesuai plafon anggaran,” ujarnya.
Menurut Darwis, strategi ini akan memudahkan pemerintah daerah menyiapkan dana pendamping APBD sejak awal, sehingga pelaksanaan dan pelaporan proyek lebih terarah. Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap usulan memiliki target yang jelas dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Darwis menambahkan, integrasi usulan dengan kerangka Asta Cita dan Panca Daya Pembangunan Sulbar akan memperkuat peluang kelolosan DAK.
Terpisah, Kepala BAPPERIDA Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa momentum pengusulan DAK harus dimanfaatkan untuk mendukung program yang sejalan dengan prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Rapat turut dihadiri Direktur RSUD Sulbar dr. Merintani Erna Dochri, Auditor Ahli Madya Inspektorat Sulbar Asmin, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah teknis. Kehadiran mereka mencerminkan upaya lintas sektor dalam menyelaraskan usulan, mulai dari infrastruktur hingga layanan kesehatan.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, memaparkan mekanisme pengusulan sesuai surat Menteri Keuangan.
“Penginputan proposal dibuka sejak 7 hingga 22 Agustus 2025 melalui aplikasi KRISNA,” jelas Angga.
Ia menuturkan, proposal dapat diajukan untuk bidang konektivitas jalan, penguatan sistem dan kapasitas kesehatan, penyediaan air minum, serta pengembangan pangan dan pertanian. Namun, sub-menu dan lokasi prioritas dari pemerintah pusat belum tersedia sehingga usulan masih berstatus rancangan awal dan akan diverifikasi kembali setelah informasi lengkap diterima.
Sebagai perbandingan, APBD Pokok 2025 Sulbar mengalokasikan sekitar Rp 84 miliar untuk DAK Fisik di sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan kelautan-perikanan. Setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menuntut efisiensi anggaran, fokus dana dialihkan ke pendidikan dan kesehatan dengan total sekitar Rp 13,7 miliar.
Angga menilai, grand desain usulan DAK menjadi jawaban atas tantangan tersebut. “Kuncinya pada proyek yang siap dilaksanakan dan berdampak luas,” tegasnya.
Dengan skema perencanaan tahunan dan sinkronisasi awal dengan APBD, BAPPERIDA Sulbar optimistis pengusulan DAK Fisik 2026 berjalan lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran, sehingga pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di Sulbar dapat dipercepat.(*)
