MAMUJU, editorial9.com – Pejuang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Prof Basri Hasanuddin, memuji kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK). Ia menilai Sulbar saat ini sudah berada di arah yang benar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Basri Hasanuddin usai mengikuti upacara peringatan Hari Jadi ke-22 Sulawesi Barat di Mamuju, Selasa (22/9/2026).
Prof Basri sekaligus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Sulbar yang telah memasuki usia 22 tahun. Ia menilai kondisi Sulbar saat ini cukup baik dan memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintahan SDK.
“Selamat bagi Sulbar yang hari ini berusia 22 tahun. Sepanjang yang kita lihat dan kita saksikan, Sulbar saat ini posisinya cukup bagus,” ujar Prof Basri.
Ia juga menyampaikan selamat kepada Gubernur Suhardi Duka atas berbagai capaian yang dinilai telah terlihat dalam waktu singkat masa kepemimpinannya.
“Selamat kepada Gubernur Suhardi Duka atas prestasinya yang cukup bagus dalam waktu singkat ini. Tadi sudah disebutkan dan kita sudah dalam arah yang benar. Kita mulai memakmurkan rakyat Sulbar,” katanya.
Menurut Prof Basri, pendekatan yang mengedepankan kepentingan rakyat dan kebersamaan menjadi salah satu hal positif dalam kepemimpinan pemerintah provinsi saat ini.
“Cukup bagus saya lihat. Apalagi dengan pendekatan-pendekatan kerakyatan dan kebersamaan yang dilakukan oleh Gubernur. Saya kira cukup bagus itu,” tutur Prof Basri.
Memasuki usia ke-22, Prof Basri berharap Sulbar dapat mengambil langkah yang semakin terarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan dan penggunaan anggaran.
“Saya harapkan bahwa kita makin tajam langkah kita ke depannya. Rakyatnya makin sejahtera, efisien, jangan boros. Setiap rupiah yang kita keluarkan itu untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Basri juga menjelaskan buku berjudul Api Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulbar yang diserahkan kepada Gubernur Sulbar pada malam sebelumnya.
Menurutnya, buku tersebut merupakan buah pemikiran para pejuang pembentukan Provinsi Sulbar yang dituangkan dalam bentuk buku.
“Buku yang diserahkan berjudul Api Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulbar, merupakan buah pemikiran para Pejuang Pembentukan Provinsi Sulbar yang dituangkan dalam sebuah buku,” jelas Prof Basri.
Ia mengatakan buku tersebut memuat berbagai pemikiran dan pandangan mengenai perjalanan perjuangan pembentukan Provinsi Sulbar.
Selain kesejahteraan dan tata kelola pemerintahan, Prof Basri menilai aspek kebudayaan juga menjadi pekerjaan penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat Sulbar.
Menurutnya, budaya Sulbar harus terus dikembangkan seiring perubahan zaman, terutama di tengah perkembangan teknologi.
“Kita harus mendinamisir budaya kita. Kemarin kita ada seminar budaya. Budaya kita harus mendinamisir, karena keadaan sudah berubah. Kita sudah di era teknologi,” katanya.
Ia menegaskan kearifan lokal yang masih relevan dan mendukung kemajuan harus tetap dipertahankan. Sementara nilai-nilai budaya yang dinilai tidak lagi menunjang kemajuan perlu ditinjau kembali.
“Budaya yang bagus kita melanjutkan. Tapi ada juga yang harus kita dinamisir. Kearifan lokal itu tetap kita pelihara. Tapi yang menunjang untuk kemajuan Sulbar,” ujarnya.
“Dan ada juga nilai budaya yang kurang menunjang itu yang dihilangkan, yang bagusnya dipertahankan,” sambungnya.
Menilai perjalanan Sulbar selama 22 tahun, Prof Basri kembali mengapresiasi pendekatan kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka yang disebutnya terbuka dan demokratis.
“Saya kira di bawah kepemimpinan gubernur kita ini, yang sangat terbuka, demokratis begitu. Saya kira pendekatannya cukup bagus,” ungkapnya.
Ia menilai kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
“Dia selalu melihat kepentingan rakyat sebagai yang harus diutamakan,” katanya.
Prof Basri kemudian menegaskan bahwa persoalan kemiskinan dan keterbelakangan bukan sesuatu yang harus diterima sebagai keadaan yang tidak dapat diubah.
“Tapi keterbelakangan, kemiskinan, itu bukan kontrak. Itu harus kita ubah, kita bisa ubah,” tutup Prof Basri. (Rls)
