MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memasang target ambisius dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, Pemprov menargetkan menembus lima besar nasional dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2026.
Target tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya pelayanan publik berkualitas sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan lewat Rapat Koordinasi Pembinaan dan Identifikasi Penyusunan Standar Pelayanan yang digelar secara virtual, Rabu (4/2/2026), dan diikuti seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar.
Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, mengatakan rakor tersebut bertujuan memastikan kesiapan administrasi dan pemenuhan aspek kebijakan pelayanan publik menjelang pelaksanaan PEKPPP 2026.
“Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2025, Pemprov Sulbar masih berada pada kategori B- dengan nilai 3,44, menempati urutan 30 dari 38 provinsi. Harapan Bapak Gubernur, pada 2026 Sulbar harus mampu masuk lima besar nasional,” ujar Nur Rahmah dengan tegas.
Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih keras, terutama dalam menyiapkan bukti dukung, menyempurnakan standar pelayanan, serta membentuk tim kerja PEKPPP 2026 secara serius dan terstruktur.
Menurut Nur Rahmah, capaian tersebut hanya bisa diraih jika seluruh perangkat daerah memberi perhatian lebih terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Kami mengapresiasi kehadiran para sekretaris perangkat daerah yang mengikuti rakor ini. Diharapkan mereka menjadi penggerak utama tim kerja di masing-masing perangkat daerah,” katanya.
Ia juga menegaskan harapan Gubernur Suhardi Duka agar indeks pelayanan publik Pemprov Sulbar terus meningkat hingga mencapai predikat pelayanan prima.
Sementara itu, Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, memaparkan kondisi terkini perangkat daerah dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) tahun 2025.
Ia menyebutkan, hingga saat ini baru sembilan perangkat daerah yang standar pelayanannya telah terpublikasi di SIPPN.
“Per Desember 2025, sebanyak 19 Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OPP) telah menyampaikan dokumen Standar Pelayanan ke Biro Organisasi, dan 20 OPP telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),” ungkap Subuki.
Pemprov Sulbar menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan secara signifikan agar target lima besar nasional pada PEKPPP 2026 dapat direalisasikan.(*)
