MAMUJU – editorial9.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mengencangkan strategi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar, Mohammad Ali Chandra, mengikuti Rapat Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, di Ruang Teater Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 2 Juli 2026.
Evaluasi tersebut membahas capaian pendapatan daerah hingga Triwulan II sekaligus menyusun strategi percepatan optimalisasi pendapatan pada Semester II Tahun Anggaran 2026. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya mendukung misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam rapat itu, pemerintah memaparkan realisasi pendapatan daerah hingga Triwulan II, mengevaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan setiap jenis pendapatan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi organisasi perangkat daerah, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan daerah pada paruh kedua 2026.
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, mengatakan forum evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.
“Evaluasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan sekaligus menyusun langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Dengan kolaborasi yang kuat antar perangkat daerah, kami optimistis target pendapatan daerah tahun 2026 dapat dicapai secara maksimal sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Ali Chandra.
Menurut Ali Chandra, optimalisasi PAD tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memastikan tersedianya ruang fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui evaluasi berkala tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh perangkat daerah pengampu pendapatan semakin memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta menggali potensi PAD secara maksimal sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.(*)
