MAMUJU– Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mengawal proses verifikasi bantuan keuangan partai politik (parpol) Tahun Anggaran 2026 guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Komitmen tersebut disampaikan melalui keikutsertaan Plt. Kasubid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah I BPKAD Sulbar, Muhammad Apriady, dalam Rapat Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik yang digelar di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Sulbar, sekaligus menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 118 Tahun 2026 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol.
Muhammad Apriady menjelaskan, proses verifikasi dilakukan secara cermat dan terstruktur dengan mencakup pemeriksaan dokumen administrasi, kesesuaian proposal program kerja partai politik, serta validasi data pendukung.
“Secara teknis, verifikasi mencakup pemeriksaan dokumen administrasi, kesesuaian proposal program kerja partai politik, serta validasi data dukung yang menjadi dasar pemberian bantuan keuangan,” kata Apriady.
Ia menambahkan, tim juga melakukan pencocokan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku agar penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran.
“Tujuannya agar bantuan yang diberikan benar-benar transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan BPKAD dalam tim verifikasi menjadi aspek penting, khususnya dalam memastikan kesesuaian penganggaran serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
Sementara itu, Kepala BPKAD Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa proses verifikasi merupakan tahapan krusial dalam menjamin kualitas pengelolaan bantuan keuangan parpol.
“Verifikasi ini penting untuk memastikan setiap bantuan yang disalurkan memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kami berkomitmen mengawal proses ini agar berjalan sesuai ketentuan,” kata Ali Chandra dalam keterangannya.
Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan verifikasi guna mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik.
Melalui proses verifikasi ini, pemerintah daerah berharap penyaluran bantuan keuangan partai politik di Sulawesi Barat dapat berlangsung tertib, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. (Rls)
