BPKPD Sulbar Raih Penghargaan Wajib Pajak Terbaik 

Kepala BPKPD Sulbar, Amujib, terima penggunaan atas pencapaian BPKPD sebagai wajib pajak terbaik.(Dok : Humas Pemprov Sulbar)

Makassar – editorial9 – Pemprov Sulbar, melalui BPKPD, meraih penghargaan wajib pajak terbaik, kategori wajib pajak pemungut atau bendahara pemerintah, di wilayah Sulsel, Barat dan Tenggara.

Penghargaan itu disampaikan saat malam “Gala Diner With Tax Payer” bersama 150 wajib pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulsel, Barat dan Tenggara (Sulselbartra), di Makassar, Rabu, 08/02/23.

Bacaan Lainnya

Kepala BPKPD Sulbar, Amujib menyampaikan, komitmennya untuk berupaya secara maksimal dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak sebesar-besarnya dan seadil-adilnya.

“Untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat,” ucap Amujib.

Selain itu ia menambahkan, Pemprov Sulbar akan terus berupaya mendorong berdirinya Kantor beacukai, dalam rangka meningkatkan PAD yang kaya akan Sumber daya alam (SDA).

“Diharapkan, produk-produk asli Sulawesi Barat dapat dikenal dalam skala nasional, bahkan internasional,” harapnya.

Selama ini, Sulbar telah memberi kontribusi PDRB ke daerah lain. sehingga ia berharap Sulbar dapat memperoleh DBH dari produk-produk aslinya sendiri dalam rangka  menaikkan APBD.

“Oleh karena itu, diharapkan Kanwil DJP dapat membantu percepatan berdirinya kantor bea cukai, di Provinsi Sulbar,” katanya.

Menurutnya, koordinasi pemerintah daerah dan Kanwil DJP sangat lah penting, dalam rangka menggali obyek pajak.

“Misalnya, dengan pertukaran data atau informasi, seperti data usaha bakan bakar minyak di wilayah Provinsi Sulawesi Barat,” ujarnya.

“Pemda Provinsi Sulawesi Barat membuka data kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Barat,” sambungnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, pencapaian penerimaan pajak yang tinggi dengan pertumbuhan yang cukup signifikan, sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat Sulbar.

“Dan, salah satu dampak positif dari penerimaan pajak yang cukup tinggi adalah besarnya dana bagi hasil, untuk Provinsi Sulawesi Barat,” tutupnya.

Untuk diketahui, hadir dalam agenda itu, Sekda Sulsel, Aslam Patonangi, Kepala BPKAD Sulawesi Tenggara, Muhammad Ilyas Abibu, mantan Menpan RI, Amran Sulaiman, serta Kakanwil DJP Sulselbartra, Arridel Mindra.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *