MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan peran strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) sebagai ujung tombak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dalam rapat virtual bersama seluruh jajaran UPTD PPRD se-Sulbar, Kamis (31/7/2025). Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja seluruh petugas UPTD yang beroperasi di kabupaten.
“Teman-teman di Samsat menjadi tolak ukur keberhasilan kami. Penagihan yang dilakukan kepada wajib pajak menentukan capaian PAD kita. Hasilnya akan menjadi pertanggungjawaban akhir di level pimpinan tertinggi,” ujar Ali Chandra.
Menurut dia, para petugas UPTD PPRD bukan hanya bertugas di kantor, tetapi juga aktif turun ke lapangan melalui pelayanan mobil Samsat keliling. Ia menyebut mereka sebagai “pemburu” sekaligus “penyelamat PAD” di tengah upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
“Kita sedang menambal celah-celah fiskal Sulbar. PAD adalah ukuran keberhasilan bersama. Jangan mundur dari target yang telah ditetapkan. Apapun hasilnya nanti adalah cerminan dari kerja keras yang patut diapresiasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ali Chandra juga menyinggung rencana pemisahan kelembagaan pada awal tahun 2026, di mana BPKPD akan dimekarkan dan membentuk Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang fokus pada peningkatan PAD.
“Hari ini adalah gongnya. Ketika BAPENDA nanti resmi terbentuk, peran teman-teman akan semakin sentral sebagai pemburu PAD di Sulawesi Barat,” kata dia.
Rapat virtual tersebut turut dihadiri Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Faika Kadriana Ishak, serta seluruh jajaran UPTD PPRD kabupaten se-Sulbar.
Kegiatan ini, sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.(*)
