Mamuju – editorial9 – Bupati Kabupaten Mamuju Sutinah Suhardi, secara resmi membuka forum konsultasi publik RKPD tahun 2024.
Agenda yang dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, maupun unsur akademisi, serta tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan itu, digelar di Aula Kantor Bupati Mamuju, Senin, 30/01/23.
Dalam kesempatan itu, Sutinah menekankan ditengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah, hendaknya dalam menyusun program tidak perlu terlalu “gemuk”
“Sebab yang terpenting bisa fokus pada hal-hal yang prioritas, sehingga nanti benar-benar dapat dilaksanakan,” ucap Sutinah.
Menurutnya, dibanding menyusun banyak program tapi tidak mampu diwujudkan, justru malah akan menimbulkan preseden buruk, di mata masyarakat.
“Seluruh dokumen perencanaan kegiatan yang didorong dalam Musrenbang, harus menjadi tanggungjawab para camat, selaku kepala wilayah yang mengetahui apa saja kebutuhan prioritas masyarakatnya,” ujarnya.
Ia juga berharap, semua stakeholders dapat berperan aktif dalam menyempurnakan rancangan awal program kerja pemerintah daerah agar lebih terbuka.
“Dan akomodatif, terhadap kebutuhan prioritas masyarakat,” pungkasnya.
Sutinah menilai, konsultasi publik RKPD memiliki nilai yang cukup strategis Sebab itu, ia berharap agar forum tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.
“Untuk memberikan usulan yang lebih konstruktif, dalam menghadirkan program yang lebih konkret dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” bebernya.
Bupati perempuan pertama di Sulbar itu, juga menerangkan bahwa konsultasi publik RKPD merupakan rangkaian penyusunan RKPD TA 2024.
“Yang selanjutnya, akan diteruskan ke Musrenbang tingkat kecamatan. Dalam Musrenbang nanti para kepala OPD, akan memaparkan strategi kerja dan kebijakan masing-masing di hadapan camat, kepala desa atau kelurahan, serta stakeholder terkait,” terangnya.
Sehingga, kata Sutinah, target indikator yang telah disusun melalui dokumen RPJMD tahun 2021-2026, akan jelas terlihat cascading atau pohon kinerja, antara target indikator dengan arah kebijakan yang akan diambil para kepala OPD.
“Ini saya harapkan, semua Kepala OPD wajib hadir. Kalau berhalangan silakan japri ke saya apa alasannya tidak bisa hadir,” tutupnya.(*)
