MAMUJU – Chuduriah Sahabuddin resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2025–2030.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Ketua OKK DPP KPPI, Dr. Hj. Athea Sarastiani, di Ruang Aspirasi DPRD Sulbar, Sabtu (1/11/2025).
Dalam sambutannya, Chuduriah menegaskan bahwa perjuangan perempuan di dunia politik masih menghadapi banyak tantangan. Ia menyayangkan masih adanya pandangan bahwa politik adalah ranah laki-laki.
“Padahal sejak Sulawesi Barat terbentuk pada 2004, banyak perempuan yang aktif dan menduduki posisi strategis di legislatif maupun pemerintahan,” ujarnya.
Chuduriah menekankan bahwa perempuan tidak boleh hanya dijadikan pelengkap kuota di panggung politik. Menurutnya, kehadiran perempuan harus diukur dari kemampuan dan kesiapan, bukan semata jumlah.
“Undang-Undang Pemilu menuntut 30 persen keterwakilan perempuan. Tapi perlu diingat, keterwakilan itu bukan sekadar kuantitas, melainkan juga kualitas,” tegas Rektor Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) tersebut.
Ia menilai visi pembangunan Sulbar yang maju dan sejahtera membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Karena itu, Chuduriah ingin KPPI menjadi wadah pendidikan politik bagi perempuan agar lebih siap dan percaya diri terjun ke dunia politik.
“Ke depannya, bangsa ini tak lagi butuh perempuan yang sekadar dicantumkan di kertas suara. Kita butuh perempuan tangguh di dunia politik agar bisa sejajar dengan kaum laki-laki,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Chuduriah juga menyinggung praktik politik uang yang masih marak terjadi di berbagai level. Ia menyerukan agar perempuan, melalui KPPI, ikut bersuara menolak politik uang.
“Perempuan bersama KPPI harus menyuarakan hal ini. Politik tidak boleh lagi dianggap kotor. Kita harus hadir memberikan harapan dan teladan,” pungkasnya.(Iluk/Mp)
