MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memperketat penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN). Kamis (22/1/2026), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sulbar melakukan monitoring disiplin pejabat struktural di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Kegiatan diawali di lingkungan Sekretariat Kantor Gubernur Sulbar dengan menyasar para asisten, staf ahli, dan kepala biro. Tim monitoring selanjutnya dijadwalkan bergerak ke OPD lainnya.
Monitoring dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Sulbar, serta Kepala Bidang Kinerja BKPSDM Sulbar.
Kepala Dinas Kominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menegaskan, keterlibatan pihaknya merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan birokrasi yang berintegritas dan akuntabel.
“Ini bagian dari pembentukan budaya kerja ASN yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Diskominfo mendukung penuh langkah ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi,” kata Ridwan dalam keterangannya.
Menurut Ridwan, penegakan disiplin yang dimulai dari pejabat eselon II dan III memiliki dampak strategis karena pimpinan menjadi teladan langsung bagi jajaran di bawahnya.
“Ketika pimpinan menunjukkan kedisiplinan dan komitmen terhadap kinerja, maka secara otomatis akan diikuti oleh seluruh jajaran. Inilah esensi perubahan budaya kerja yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ridwan juga menyoroti peran Diskominfo dalam memastikan informasi kebijakan pemerintah tersampaikan secara terbuka kepada ASN maupun masyarakat.
“Informasi yang transparan akan mendorong kesadaran kolektif sekaligus pengawasan publik terhadap kinerja aparatur,” jelasnya.
Terkait kebijakan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja, Ridwan menilai kebijakan tersebut menuntut pimpinan OPD berperan sebagai manajer yang bertanggung jawab atas kinerja tim.
“TPP berbasis kinerja menegaskan bahwa pimpinan harus memastikan target dan hasil kerja tercapai. Ini sejalan dengan tata kelola pemerintahan berbasis hasil,” katanya.
Diskominfo Sulbar menyatakan siap mendukung penguatan sistem informasi kinerja serta publikasi kebijakan disiplin ASN agar implementasinya berjalan konsisten.
“Dengan kolaborasi lintas OPD dan keteladanan pimpinan daerah, kami optimistis budaya disiplin ASN di Sulawesi Barat akan semakin kuat dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik,” tutup Ridwan.(*)
