PASANGKAYU, editorial9.com – Kapolres Pasangkayu, AKBP Joko Kusumadinata, angkat bicara menyikapi dugaan kriminalisasi terhadap petani yang terlibat konflik agraria dengan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar).
Joko menegaskan, penanganan setiap perkara hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan proporsional. Dia juga meminta penyidik memastikan legalitas alas hak tanah masing-masing pihak sebelum mengambil tindakan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat, Jumat (13/11/2026).
Dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026), Joko mengatakan telah menginstruksikan seluruh penyidik agar setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti secara profesional dengan mengedepankan prinsip netralitas.
Menurutnya, pembuktian legalitas alas hak menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan konflik agraria, baik dari pihak pelapor maupun terlapor.
“Legalitas dan legitimasi hukum harus dipastikan dalam setiap tahapan proses penyidikan. Kami juga menekankan agar penyidik selalu mengedepankan tindakan humanis dengan tetap memperhatikan hak-hak pelapor maupun terlapor,” tegas Joko.
Dia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang ataupun mengarah pada kriminalisasi masyarakat.
Joko juga mengingatkan, agar setiap tindakan penyidikan memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum menghentikan dugaan kriminalisasi terhadap warga yang terlibat konflik agraria dengan perusahaan perkebunan sawit.
Aksi yang melibatkan petani, masyarakat adat Suku Bunggu, pemuda, hingga mahasiswa itu menyoroti konflik lahan dengan tiga perusahaan perkebunan sawit, yakni PT Letawa, PT Mamuang, dan PT Pasangkayu. Ketiganya disebut merupakan anak usaha Grup Astra Agro Lestari (AAL).
Koordinator Lapangan aksi, Akbar Firman, menilai penegakan hukum dalam konflik agraria tersebut terkesan timpang dan berpotensi merugikan masyarakat kecil.
Perwakilan petani Desa Lariang, Abbas, turut menyampaikan keluhan warga. Dia menyebut sejumlah petani kerap dipanggil aparat kepolisian hingga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan lahan yang mereka klaim sebagai tanah garapan sendiri.
Massa juga menyoroti penangkapan Muh. Rida alias Aco Rida, seorang tokoh masyarakat Pasangkayu, pada 7 November 2026 dini hari.
Menurut massa aksi, Aco Rida digerebek sekitar 20 personel kepolisian sebelum ditahan atas dugaan pencurian 25 tandan buah sawit dengan nilai yang disebut berada di bawah Rp 2 juta.
Selain itu, massa mengungkapkan terdapat 18 petani lainnya yang dijerat Undang-Undang Perkebunan berdasarkan laporan PT Pasangkayu. Perkara tersebut disebut telah dinyatakan lengkap atau P21.
Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu, Yani Pepy, juga menjadi sorotan setelah disebut berulang kali dilaporkan hingga berstatus tersangka.
Di tengah tuntutan masyarakat tersebut, penegasan Kapolres Pasangkayu mengenai netralitas penyidik dan pemeriksaan legalitas alas hak menjadi perhatian dalam penanganan konflik agraria.
Kepastian hukum, transparansi penyidikan, serta perlindungan hak masyarakat dan pihak perusahaan menjadi hal penting agar setiap perkara yang muncul dari sengketa lahan tersebut ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan.(*)
