POLMAN, editorial9.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) menagih janji DPRD Polewali Mandar (Polman) untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN terkait keluhan pemadaman listrik yang masih dirasakan masyarakat.
PMII menilai DPRD Polman belum menunjukkan tindak lanjut atas kesepakatan yang dibuat bersama mahasiswa saat demonstrasi di gedung DPRD Polman, Kamis (12/11/2026).
Ketua PMII Komisariat Unasman, Ahmad Mubarak, mengatakan dalam aksi tersebut pihaknya meminta Komisi II DPRD Polman menyampaikan surat permohonan kepada Ketua DPRD agar RDP bersama PLN segera dilaksanakan di Gedung Gadis Polewali Mandar.
“Dalam kesepakatan tersebut, Komisi II DPRD Polman menyatakan kesediaannya membuat surat permohonan pelaksanaan RDP dalam waktu 1 x 24 jam,” ucap Ahmad Mubarak, melalui pres rilisnya, Sabtu,14/11/26 .
“Kesepakatan itu ditandatangani oleh Muslimin selaku koordinator lapangan aksi dan Amir dari Komisi II DPRD Polman,” sambungnya.
Namun, Ahmad menilai kesepakatan tersebut belum ditindaklanjuti sebagaimana yang dijanjikan. Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan, mengenai komitmen DPRD dalam mengawal aspirasi mahasiswa dan masyarakat.
“Persoalan pemadaman listrik tidak bisa dipandang hanya sebagai gangguan teknis. Sebab, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan DPRD Polman, agar tidak menjadikan kesepakatan saat demonstrasi sebatas formalitas, untuk meredam aksi massa.
“Bagi PMII, kesepakatan yang telah dibuat merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik yang harus ditunaikan. DPRD perlu membuktikan fungsi pengawasan dan representasinya, melalui langkah konkret,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, atas nama PMII Komisariat Unasman, Ahmad memberikan ultimatum kepada DPRD Polman agar segera menindaklanjuti kesepakatan terkait pelaksanaan RDP bersama PLN.
“Jika tidak ada tindak lanjut, PMII menyatakan siap kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar. Rakyat tidak membutuhkan janji yang berulang, melainkan wakil rakyat yang berani memperjuangkan kepentingan rakyatnya,” tutupnya.(Mp)
