MAMUJU – editorial9.com – Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui keikutsertaan dalam Asistensi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention, Mamuju, Senin, 8 Juni 2026, itu dihadiri Analis Perencana Dispoparekraf Sulbar sekaligus penanggung jawab SPIP, Asmadi. Asistensi tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian internal pemerintahan guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih transparan, efektif, dan berdampak bagi masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat, Zulherizal, saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal sebagai fondasi pemerintahan yang berintegritas.
Sementara itu, Inspektur Sulawesi Barat, M. Natsir, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, menilai asistensi tersebut menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut Asmadi, peserta memperoleh berbagai materi terkait penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi. Materi tersebut meliputi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan SPIP Terintegrasi yang disampaikan Rochmad Budiyono, sosialisasi aplikasi survei persepsi efektivitas pengendalian risiko integritas, hingga Penilaian Risiko Kecurangan atau Fraud Risk Assessment oleh tim BPKP.
“Kami mendapat banyak materi, dan tentu ini memperkuat pemahaman dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem pengawasan internal pemerintah,” kata Asmadi.
Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, menyambut positif pelaksanaan asistensi tersebut. Ia menilai kegiatan itu penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif dan berkelanjutan.
“Keikutsertaan Dispoparekraf tentu sangat penting untuk memperkuat pemahaman tentang penerapan SPIP dan strategi pencegahan korupsi. Kami ingin memastikan setiap program dan kegiatan di Dispoparekraf Sulbar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bau Akram.
Ia menegaskan, Dispoparekraf Sulbar akan terus memperkuat pengelolaan risiko serta pengawasan internal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Dengan pengendalian yang semakin kuat, kami optimistis pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berintegritas,” tutupnya.(*)
