Mamuju – editorial9.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat siap menindaklanjuti hasil evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar. Salah satu fokus pembenahan adalah peningkatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Kasiwa, Mamuju.
Evaluasi tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja tim Bapenda Sulbar ke Kantor DKP Sulbar, Selasa (23/6/2026). Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sektor kelautan dan perikanan.
Kedatangan tim evaluasi disambut langsung Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM., bersama jajaran Kasubag Keuangan dan Aset. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai potensi peningkatan PAD sekaligus mencari solusi terhadap sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan.
Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana dalam pelaksanaan program PANCA DAYA, khususnya pada poin mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam evaluasi itu, Bapenda menyoroti pentingnya pembenahan infrastruktur penunjang di Pelabuhan Perikanan Kasiwa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah fasilitas pengolahan air bersih dan penyediaan air galon bagi nelayan maupun pelaku usaha perikanan.
“Optimalisasi fasilitas bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi. Ketika layanan air bersih di pelabuhan memadai, nelayan dan pelaku usaha akan lebih nyaman beroperasi. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan dan volume transaksi retribusi,” jelas perwakilan tim Bapenda.
Selain fasilitas air bersih, Bapenda juga mendorong peninjauan kembali regulasi retribusi parkir di kawasan pelabuhan. Evaluasi regulasi dinilai penting agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan kondisi lapangan serta memiliki dasar hukum yang kuat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala DKP Sulbar Safaruddin menegaskan pihaknya siap melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh saran dari Bapenda. Optimalisasi fasilitas di Pelabuhan Kasiwa akan segera menjadi prioritas kami,” tegas Safaruddin.
Menurutnya, pembenahan fasilitas tidak hanya berdampak pada peningkatan retribusi daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
“Dengan fasilitas yang baik, operasional nelayan menjadi lebih efisien, dan pada akhirnya, ekonomi daerah kita akan semakin tangguh,” pungkasnya.
DKP Sulbar berharap hasil evaluasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kontribusi sektor kelautan terhadap PAD dapat terus meningkat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat.(*)
