DKP Sulbar- Tim Ahli Gubernur Matangkan Program Perikanan Membumi

Suasana diskusi jajaran DKP Sulbar bersama Tim Ahli Evaluasi Program Gubernur Sulbar dalam penguatan strategi pembangunan sektor perikanan yang membumi. (Dok. Humas Pemprov Sulbar)

MAMUJU — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat konsolidasi program sektor perikanan bersama Tim Ahli Evaluasi Program Gubernur Sulbar, Kamis (29/1/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Aula DKP Sulbar itu menjadi bagian dari langkah strategis mendukung visi pembangunan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan yang menyentuh langsung masyarakat pesisir.

Bacaan Lainnya

Kegiatan dipimpin langsung Kepala DKP Sulbar Safaruddin, S.DM, dengan suasana diskusi hangat dan terbuka. Hadir pula Tim Ahli Gubernur Sulbar Abdul Waris Bestari bersama Bayu, seluruh kepala bidang lingkup DKP Sulbar, serta Kepala UPTD BBIP Poniang.

Dalam forum tersebut, DKP Sulbar mengevaluasi program yang telah berjalan sekaligus memetakan langkah perbaikan ke depan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Safaruddin menegaskan, seluruh program pemerintah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga komunikasi publik menjadi kunci penting.

“Program yang baik harus bisa dirasakan manfaatnya dan diketahui masyarakat. Di sinilah pentingnya peran media dan komunikasi yang terbuka,” ujar Safaruddin.

Selain evaluasi program, diskusi juga membahas potensi sumber pendapatan daerah dari sektor perikanan, termasuk optimalisasi pelabuhan perikanan dan fasilitas pendukung.

DKP Sulbar turut menyoroti penguatan pengelolaan wilayah kepulauan, khususnya Kepulauan Balabalakang, serta rencana mengajukan kembali proposal ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk memperkuat pengelolaan sumber daya laut di Sulbar.

Di sisi lain, DKP Sulbar tengah menjajaki kerja sama investasi untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan Palipi, terutama dalam mendukung pemasaran ikan teri. Pelabuhan tersebut dinilai strategis sebagai pusat aktivitas nelayan sekaligus sumber pendapatan daerah.

Isu stabilitas harga ikan juga menjadi perhatian. Beberapa langkah yang disoroti antara lain pengawasan jalur distribusi, pemanfaatan cold storage, serta pembenahan pengelolaan pabrik es milik DKP Sulbar agar lebih optimal.

UPTD BBIP Poniang juga didorong meningkatkan produksi bibit ikan guna memenuhi kebutuhan pembudidaya di Sulawesi Barat.

DKP Sulbar membuka peluang kerja sama dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa untuk melibatkan generasi muda dalam pengelolaan sektor perikanan.

Ke depan, Pemprov Sulbar juga berencana melibatkan konten kreator lokal dalam publikasi kegiatan DKP, terutama saat penyerahan bantuan kepada nelayan, agar informasi lebih dekat dan mudah diterima masyarakat.

Menutup pertemuan, Safaruddin mengajak seluruh ASN DKP Sulbar aktif menyebarkan informasi positif melalui media sosial resmi sebagai bagian dari komunikasi pembangunan yang jujur, terbuka, dan membumi.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *