MAMUJU — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mengevaluasi capaian indikator prioritas dalam rangka penguatan peran Puskesmas pembina wilayah desa lokus Program PASTIPADU.
Kegiatan evaluasi tersebut berlangsung di Aula DKPPKB Sulbar, Kamis (29/1/2026), sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi di tingkat desa.
Program PASTIPADU merupakan inovasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dirancang untuk menekan angka stunting sekaligus mengurangi kemiskinan ekstrem. Program ini sejalan dengan visi pembangunan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang diusung Gubernur Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menjelaskan evaluasi kali ini difokuskan pada sembilan indikator prioritas yang diukur secara komprehensif.
Menurutnya, indikator tersebut merupakan indikator komposit yang saling berkaitan dan mendukung sasaran strategis pembangunan kesehatan, khususnya peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, serta perluasan akses layanan kesehatan dasar.
“Evaluasi ini bukan sekadar menilai angka, tetapi menjadi dasar untuk memperkuat perencanaan, menajamkan intervensi, serta membina Puskesmas agar lebih adaptif terhadap tantangan di wilayah binaannya,” kata Nursyamsi.
Ia menegaskan, penguatan Puskesmas pembina wilayah desa lokus menjadi kunci agar intervensi kesehatan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Penguatan Puskesmas pembina wilayah desa lokus menjadi kunci agar intervensi kesehatan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui evaluasi ini, DKPPKB Sulbar berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten, Puskesmas, hingga pemerintah desa, sehingga Program PASTIPADU dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat.(*)
