MAMUJU, editorial9.com – Komisi IV DPRD Sulawesi Barat mendorong percepatan penyusunan dokumen lingkungan sebagai syarat utama pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Polman dan Mamuju. DPRD bersama pemerintah provinsi sepakat mengalokasikan anggaran sekitar Rp550 juta dalam APBD Perubahan 2026 agar tahapan administrasi tidak menghambat pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Keputusan itu diambil, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulbar bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang Komisi IV DPRD Sulbar, Selasa, 21 Juli 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim, mengatakan percepatan penyusunan dokumen lingkungan menjadi prioritas karena merupakan syarat mutlak, sebelum pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Fokus kami adalah memastikan syarat mutlak pembangunan, yaitu dokumen lingkungan, segera disiapkan agar pelaksanaan proyek Sekolah Rakyat di Polewali Mandar dan Mamuju dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Abdul Rahim.
Menurut dia, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya yang menitikberatkan pada pemenuhan seluruh persyaratan administrasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Pembangunan sekolah itu membutuhkan dokumen lingkungan karena berada di atas lahan seluas sekitar delapan hektare. Selain dokumen evaluasi lingkungan hidup, pemerintah juga harus menyiapkan analisis dampak lalu lintas sebagai bagian dari persyaratan teknis proyek.
Dalam rapat tersebut, DPRD dan pemerintah daerah menyepakati pengalokasian anggaran sekitar Rp550 juta melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dana itu akan digunakan untuk menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup sebagai alternatif sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memenuhi persyaratan analisis dampak lalu lintas.
Abdul Rahim berharap proses penyusunan dokumen segera dilakukan oleh tim dan konsultan yang memiliki kompetensi sehingga target pembangunan Sekolah Rakyat tidak mengalami keterlambatan.
“Kita telah sepakat menyiapkan anggaran dan segera membentuk tim penyusun dokumen agar seluruh persyaratan dapat dituntaskan sebelum pembangunan Sekolah Rakyat selesai sesuai target,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Sulbar menegaskan, akan terus mengawal pemenuhan seluruh persyaratan administrasi dan lingkungan agar pembangunan Sekolah Rakyat di Polman dan Mamuju, dapat berjalan sesuai rencana serta mendukung pelaksanaan program strategis nasional di Sulawesi Barat.(*)
