FKUB Sulbar Diminta Cegah Konflik Antarumat Beragama

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka saat mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulbar periode 2026–2031 di Mamuju, Senin (19/10/2026). Dok. Humas Pemprov Sulbar.

MAMUJU, editorial9.com – Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2026–2031 diminta mengutamakan pencegahan konflik di tengah keberagaman masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar Junda Maulana saat Gubernur Suhardi Duka mengukuhkan pengurus FKUB Sulbar, Senin (19/10/2026).

Bacaan Lainnya

Junda mengatakan, FKUB memiliki peran strategis dalam mengantisipasi potensi persoalan yang dapat mengganggu kerukunan antarumat beragama.

“Lebih baik mencegah daripada menyelesaikan masalah. FKUB diharapkan mampu mengantisipasi berbagai potensi persoalan yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama,” ujar Junda.

Menurut dia, keberagaman suku dan agama di Sulbar harus menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan sumber perpecahan.

Ia menilai, perbedaan merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu disikapi secara bijaksana.

“Perbedaan itu jangan dipersoalkan, tetapi bagaimana kita membangun persatuan. Indonesia itu bersatu karena ada perbedaan. Kalau tidak berbeda, tidak akan muncul makna persatuan,” katanya.

Junda berharap pengurus FKUB yang baru dapat memperkuat komunikasi lintas agama, membangun toleransi, serta mendeteksi potensi gesekan sosial sejak dini.

Selain itu, FKUB diharapkan berperan aktif mendukung program pembangunan pemerintah daerah dengan menjaga hubungan yang harmonis di tengah masyarakat.

Junda mengungkapkan, capaian indeks kerukunan di Sulbar menunjukkan peningkatan. Namun, aspek kerja sama masih perlu diperkuat agar hubungan antarumat beragama semakin berdampak pada kehidupan masyarakat.

“Nilainya sudah tinggi dan meningkat. Tinggal indeks kerja samanya yang perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemprov Sulbar akan mendukung FKUB dalam menjalankan tugasnya. Menurut dia, kolaborasi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan untuk menjaga stabilitas daerah.

“Insyaallah, pemerintah provinsi akan mendukung FKUB. Ini penting sebagai bagian dari strategi membangun konsolidasi dan menjaga stabilitas daerah untuk pembangunan di Sulbar,” tegas Junda.

Pengukuhan pengurus FKUB tersebut turut dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi FKUB Indonesia, Pdt. Samuel D. Luas.

Pemerintah berharap FKUB tidak hanya menjadi forum komunikasi, tetapi juga mampu mengambil langkah antisipatif untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik di tengah keberagaman masyarakat Sulbar.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *