Gubernur Ingin Kantor Beacukai Dibangun Tahun Ini

  • Whatsapp
Gubernur, Alibaal Masdar, saat memimpin rapat bersama Kakanwil DJBC Selatan, Barat dan serta Kakanwil DJPB Sulbar, Senin,14/06/21.(Dok : Humas Pemprov Sulbar)

Mamuju – editorial9 – Dalam rangka membahas rencana percepatan pembangunan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di Sulbar, tepatnya di Kabupaten Mamuju, yang ditarget berjalan di Tahun 2021 ini, Gubernur, Alibaal Masdar, bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai (Kakanwil DJBC), Selatan, Barat dan Tenggara, Parjiya serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kakanwil DJPB) Sulbar, Imik Eko Putro, di Rujabnya, Senin, 14/06/21.

Ali Baal Masdar berharap, seluruh stakeholder dapat segera membentuk tim kerja yang tergabung dari unsur Pemprov Sulbar, Kanwil DJBC dan 34 OPD lingkup Pemprov Sulbar serta unsur terkait lainnya.

Bacaan Lainnya

“Saya ingin kantor bea dan cukai Sulbar segera terbangun tahun ini, maka dari itu kiranya kita dapat segera membentuk tim kerja dari unsur-unsur terkait mulai dari sekarang. Kata Jusuf Kalla, semakin cepat semakin baik, “ucap Alibaal.

Sementara itu, Kakanwi DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Barat dan Tenggara, Parjiya, mengatakan, agenda tersebut dalam rangka kunjungan kerja dan membangun sinergitas dengan Pemprov Sulbar, yang dirangkaikan dengan pembahasan perencanaan pembangunan KPPBC di Kabupaten Mamuju.

“Terdapat poin penting, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu pada perkembangan perekonomian di bidang industri wilayah, sehingga perekonomian dapat berkembang dan berorientasi, pada ekspor yang mewujudkan Kantor Bea Cukai harus berdiri di Sulbar,” terang Parjiya.

“Sejauh ini masih mempertimbangkan beberapa tahap dikarenakan harus disetujui oleh menteri keuangan dan menteri PAN-RB. Setelah disetujui, sesegera mungkin kita bisa merealisasikan keinginan pemerintah daerah,” sambungnya.

Terkait pertemuan tersebut, Kakanwil DJPB Sulbar, Imik Eko Putro, menilai agenda itu sangat baik guna memberikan gambaran kepada gubernur Sulbar, agar bisa lebih mengoptimalkan serapan anggaran di OPD-OPD lingkup Pemprov Sulbar, sehingga dibutuhkan belanja untuk bisa mendongkrak perekonomian Sulbar, pasca gempa dan di tengah pandemi Covid19.

“Selain itu, pertemuan tersebut juga sebagai bentuk sinergitas dalam rangka memajukan daerah, sebab misi utama DJPb ialah bersama-sama membangun daerah di provinsi ke 33 ini,” jelas Imik Eko Putro.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Penelitian Karantina Pertanian Sulbar, Agus Karyono, menuturkan, bahwa terkait ekspor hasil Sumber Daya Alam (SDA) Sulbar, dinilai terdapat sedikit kendala dalam proses pengiriman yang disertai hak milik SDA asal Sulbar, mengingat belum adanya kantor bea dan cukai dan juga jumlah ekspor SDA, belum memenuhi target kebutuhan daerah dan negara peminat.

“Sehingga hal itu, membutuhkan solusi secara bersama,” tutup Agus.

Untuk diketahui, rapat tersebut turut hadir, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar serta undangan lainnya. (Adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *