MAMUJU, editorial9.com – Hasil tangkapan nelayan Sulawesi Barat (Sulbar) masih banyak dibawa dan dijual ke luar provinsi. Kondisi ini membuat potensi ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan justru ikut dinikmati daerah tetangga.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Safaruddin Sanusi mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus segera dibenahi pemerintah daerah.
Menurutnya, dua provinsi yang mengapit Sulbar memiliki sentra pengelolaan ikan yang lebih siap. Hal itu membuat sebagian hasil tangkapan nelayan Sulbar langsung dibawa keluar daerah untuk dipasarkan maupun diolah.
Untuk mencegah kebocoran nilai ekonomi tersebut, DKP Sulbar menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari pengawasan armada menggunakan teknologi hingga pembangunan infrastruktur penyimpanan hasil perikanan.
Salah satunya dengan memasang teknologi Vessel Monitoring System (VMS) dan Fish Finder pada kapal-kapal nelayan.
“Fish finder kita anggarkan 2027 sekitar 500 juta. Fish finder pendeteksi posisi ikan, VMS untuk radar pengecekan kapal,” terangnya.
Menurut Safaruddin, penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memantau aktivitas armada sekaligus meningkatkan efektivitas penangkapan ikan.
Namun, pengawasan kapal saja dinilai belum cukup. Pemerintah juga perlu menyiapkan fasilitas di darat agar hasil tangkapan nelayan tidak harus langsung dibawa keluar Sulbar.
DKP Sulbar berencana membangun lebih banyak kampung nelayan yang dilengkapi fasilitas penampungan dan pendinginan atau cold storage.
Fasilitas tersebut nantinya diharapkan dapat dikelola dengan melibatkan koperasi nelayan. Dengan begitu, hasil tangkapan dapat disimpan terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga nelayan memiliki pilihan pasar yang lebih luas.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian pemerintah yakni Sentra Perikanan Palipi. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pengelolaan hasil perikanan Sulbar apabila ditunjang fasilitas cold storage yang memadai.
Safaruddin mencontohkan besarnya nilai ekonomi komoditas udang di Kabupaten Pasangkayu. Menurutnya, produksi udang di wilayah tersebut memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.
“6 ton saja itu udang di Pasangkayu itu menghasilkan sampai 30 miliar per tahun. Dan kedepan diperlukan mekanisme yang dibangun agar tidak nyeberang ke luar daerah,” tegas Safaruddin, Minggu (4/10/2026).
Dia mengatakan, penguatan sentra pengolahan ikan di dalam daerah juga diharapkan mampu menarik investor dan pelaku usaha untuk menanamkan modal di Sulbar.
Kehadiran investasi tersebut dinilai dapat memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan nelayan sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Saat ini, kata dia, komoditas perikanan yang beredar di pasaran Sulbar masih didominasi produk dengan pengolahan terbatas, seperti ikan asin dan ikan tawar.
Karena itu, pemerintah daerah ingin mendorong agar hasil laut Sulbar tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Pembenahan sektor kelautan dan perikanan juga dinilai penting karena komoditas ikan turut berkontribusi terhadap angka inflasi di Sulbar.
Dengan memperkuat fasilitas penyimpanan, pengolahan dan distribusi, pemerintah berharap rantai ekonomi perikanan dapat lebih banyak berputar di dalam daerah.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, menarik investasi, membuka lapangan kerja dan mengoptimalkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PAD Sulbar.(*)
