Oleh: Khalil Jibran
Sekretaris Umum PKC PMII Sulawesi Barat
OPINI, editorial9.com – Hari-hari ini, ruang publik kita dipenuhi berbagai kabar yang menyita perhatian. Mulai dari dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang menyeret sejumlah nama di lingkungan kepolisian, hingga kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden yang memunculkan beragam spekulasi politik.
Kedua persoalan tersebut tentu layak dikritisi. Sebab, keduanya menyangkut integritas lembaga negara, etika kekuasaan, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, sebagai kader pergerakan, kita tidak boleh membiarkan perhatian publik hanya tersedot pada drama yang berlangsung di panggung elite.
Ada persoalan yang jauh lebih mendasar dan sedang dihadapi masyarakat di akar rumput. Ketika para elite sibuk memperdebatkan siapa menyadap siapa, siapa mundur dan siapa mempertahankan kekuasaan, rakyat justru sedang berjuang mempertahankan tanah, air, pekerjaan, BBM, listrik, dan hak untuk hidup secara layak.
Sebab, pertengkaran elite bisa berakhir dalam hitungan hari. Namun, ketika rakyat kehilangan tanah, ruang hidup, dan sumber penghidupannya, dampaknya dapat diwariskan hingga lintas generasi.
Pertengkaran elite itu bersifat sementara. Kehilangan tanah rakyat bisa menjadi permanen.
Tanah Rakyat Terus Digusur, Negara Jangan Hadir Sebagai Penggusur
Kita tidak sedang membicarakan persoalan agraria berdasarkan asumsi atau sentimen politik semata. Ada fakta dan data yang menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang belum diselesaikan negara.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam Catatan Akhir Tahun 2025, mencatat sedikitnya 341 letusan konflik agraria di 33 provinsi dengan luas mencapai sekitar 914.547,94 hektare. Konflik tersebut berdampak terhadap 123.612 keluarga yang tersebar di 428 desa.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan ketika konflik agraria diikuti kekerasan dan kriminalisasi. Sepanjang 2025, KPA mencatat 736 korban kekerasan, dengan rincian 404 orang mengalami kriminalisasi, 312 orang dianiaya, 19 orang tertembak, dan satu orang meninggal dunia.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Catatan Akhir Tahun 2025 mencatat 135 kasus perampasan wilayah adat dengan luas mencapai 3,8 juta hektare. Persoalan tersebut berdampak terhadap 109 komunitas masyarakat adat, sementara 162 warga masyarakat adat mengalami kriminalisasi dan kekerasan.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan. Ini merupakan persoalan ketimpangan penguasaan sumber daya, lemahnya perlindungan hak masyarakat, serta belum tuntasnya penyelesaian konflik antara rakyat, negara, dan korporasi.
Kita menyaksikan bagaimana tanah yang selama puluhan tahun menjadi sumber kehidupan masyarakat dapat berubah menjadi objek klaim, konsesi, dan kepentingan investasi. Ironisnya, masyarakat yang mempertahankan tanah garapan dan wilayah leluhurnya justru berhadapan dengan ancaman kriminalisasi.
Pertanyaannya sederhana, untuk siapa sebenarnya negara bekerja? Untuk melindungi jutaan rakyat yang menggantungkan hidup pada tanahnya, atau justru lebih sibuk memastikan kepentingan pemegang konsesi berjalan tanpa hambatan?
Wajah Konflik Agraria Itu Ada di Pasangkayu, 13 KK di Desa Randomayang
Jika konflik agraria nasional hanya dibaca sebagai angka statistik, datanglah ke Pasangkayu. Di sana, kita akan menemukan persoalan yang jauh lebih konkret.
Di Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, terdapat 13 kepala keluarga yang menurut informasi masyarakat menghadapi ancaman kehilangan tanah dan tempat tinggalnya.
Mereka bukan sekadar angka dalam laporan konflik agraria. Mereka adalah warga yang telah membangun kehidupan, membuka lahan, menanam, mendirikan rumah, serta menggantungkan masa depan keluarganya pada tanah yang selama bertahun-tahun mereka tempati dan kelola.
Namun, hari ini mereka justru dihadapkan pada ketidakpastian mengenai hak atas tanahnya. Mereka menghadapi tekanan administratif dan kekhawatiran akan kehilangan ruang hidup yang selama ini menjadi sumber penghidupan.
Persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai perkara sederhana antara warga dan pemegang kepentingan atas tanah. Harus ada pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat penguasaan lahan, alas hak, batas kawasan, serta seluruh dokumen yang berkaitan dengan status tanah masyarakat.
Kasus Randomayang juga perlu dibaca dalam konteks persoalan agraria yang lebih luas di Kabupaten Pasangkayu.
Di kabupaten ini, penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turut menyentuh lahan yang berkaitan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit PT Pasangkayu, perusahaan dalam kelompok usaha Astra Agro Lestari. Luas lahan yang disebut dalam sejumlah pemberitaan dan dokumen terkait mencapai sekitar 861 hektare.
Pada saat yang sama, masyarakat Pasangkayu telah lama memperjuangkan kepastian hukum atas lahan yang menurut klaim mereka dikuasai jauh sebelum penetapan kawasan hutan lindung. Sebagian warga juga mengaku memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan sejak dekade 1960-an hingga 1970-an, sementara penetapan kawasan hutan lindung berlangsung pada era 1980-an.
Persoalan tersebut turut menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI bersama DPRD Kabupaten Pasangkayu pada 22 Juni 2026.
Di sinilah negara harus hadir secara adil. Jangan sampai masyarakat yang telah lama menguasai dan mengelola tanah justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat tumpang tindih administrasi pertanahan, perizinan perusahaan, dan penetapan kawasan hutan.
Kami menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak boleh dilakukan dengan pendekatan kekuasaan semata. Negara harus membuka ruang verifikasi alas hak secara transparan, melibatkan pemerintah desa, BPN, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat.
Kami menuntut penghentian segala bentuk penggusuran terhadap 13 KK di Desa Randomayang sampai terdapat kepastian hukum yang adil dan proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan selesaikan persoalan tanah rakyat dengan alat berat dan pendekatan keamanan. Selesaikan dengan keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
Tambang Dipaksakan, Suara Rakyat Diabaikan
Persoalan berikutnya adalah ekspansi pertambangan yang mengancam ruang hidup masyarakat Sulawesi Barat.
Di Mamuju, rencana eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) oleh PT Perminas telah memunculkan kekhawatiran dan penolakan dari sebagian masyarakat.
Berdasarkan informasi perizinan dan pemberitaan yang beredar, terdapat dua blok eksplorasi yang menjadi perhatian, yakni Blok Takandeang seluas 3.740,44 hektare dan Blok Botteng seluas 3.612,79 hektare. Jika dijumlahkan, luas wilayah perizinan tersebut mencapai 7.353,23 hektare.
Persoalannya bukan semata-mata tentang investasi dan eksplorasi mineral. Ada kehidupan masyarakat yang harus diperhitungkan.
Wilayah tersebut berkaitan dengan ruang hidup masyarakat, sumber air, lahan pertanian, perkebunan, serta ekosistem yang selama ini menjadi penopang kehidupan warga.
Sejumlah sungai, termasuk Salu Tamao, Sungai Ahu, Sungai Karema, Sungai Taosa, dan Salu Lelo, menjadi perhatian masyarakat karena kekhawatiran terhadap dampak kegiatan eksplorasi dan kemungkinan pengembangan pertambangan.
Masyarakat Botteng dan Takandeang telah menyampaikan penolakan. WALHI Sulawesi Barat turut menyuarakan keberatan, sementara mahasiswa juga melakukan aksi sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah seharusnya tidak hanya berbicara tentang hilirisasi, investasi, dan peluang ekonomi. Pemerintah juga wajib menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keselamatan lingkungan, ketersediaan air, kepastian ruang hidup, dan dampak jangka panjang terhadap sumber penghidupan mereka.
Kita tidak menolak pembangunan. Kita menolak pembangunan yang mengorbankan masyarakat dan lingkungan tanpa keterbukaan serta partisipasi yang bermakna.
Persetujuan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap wilayah adat dan ruang hidup mereka. Prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA atau FPIC) tidak boleh berhenti sebagai jargon dalam dokumen kebijakan.
Catatan KPA 2025 juga menunjukkan bahwa sektor pertambangan menyumbang 46 letusan konflik agraria dengan luas sekitar 58.904,68 hektare dan 11.020 keluarga terdampak. Konflik pertambangan nikel tercatat sebanyak 16 kasus, sedangkan batu bara sebanyak 12 kasus.
Data tersebut menjadi peringatan bahwa investasi pertambangan tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar wilayah konsesi.
Tambang boleh menjanjikan pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika air tercemar, kebun kehilangan produktivitas, dan masyarakat kehilangan ruang hidup, siapa yang akan bertanggung jawab?
Pekerjaan Semakin Sulit, Mereka yang Bekerja Pun Belum Tentu Sejahtera
Di tengah pertengkaran elite tentang kekuasaan, anak-anak muda di daerah menghadapi persoalan yang jauh lebih nyata: setelah menyelesaikan pendidikan, mereka harus mencari pekerjaan di tengah terbatasnya kesempatan kerja yang layak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi ketenagakerjaan Agustus 2026 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sebesar 4,75 persen.
Angka tersebut tidak boleh dibaca secara sederhana seolah-olah persoalan ketenagakerjaan telah selesai. Kita perlu melihat lebih jauh kualitas pekerjaan, tingkat kesejahteraan pekerja, dan kesempatan kerja bagi generasi muda.
Persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya pekerjaan. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah pekerjaan tersebut memberikan upah yang layak, kepastian hubungan kerja, perlindungan sosial, dan masa depan yang manusiawi.
Di banyak daerah, anak muda terpaksa menerima pekerjaan informal, pekerjaan tidak tetap, bahkan pekerjaan dengan penghasilan yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup.
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Sulawesi Barat. Daerah yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya alam semestinya mampu menghadirkan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakatnya.
Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir pemilik modal, sementara masyarakat lokal tetap menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Pemerintah harus berhenti menjadikan angka pengangguran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pekerjaan yang layak, upah yang manusiawi, perlindungan tenaga kerja, dan kesempatan ekonomi yang tidak diskriminatif.
Biaya Hidup Meningkat, Rakyat Kecil Semakin Terjepit
Persoalan berikutnya adalah daya beli masyarakat.
BPS mencatat inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2026 sebesar 3,23 persen. Angka ini perlu dibaca bersama kondisi harga kebutuhan pokok dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bagi sebagian kalangan, inflasi mungkin hanya menjadi angka dalam laporan ekonomi. Namun, bagi masyarakat kecil, kenaikan harga kebutuhan pokok berarti pengeluaran rumah tangga yang semakin besar.
Beras, minyak goreng, telur, cabai, ikan, dan berbagai kebutuhan dapur merupakan bagian dari pengeluaran rutin masyarakat. Ketika harga kebutuhan tersebut meningkat, keluarga berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya.
Kita tidak boleh hanya membicarakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi tanpa melihat bagaimana kondisi masyarakat di pasar, di desa, dan di rumah tangga.
BPS juga mencatat bahwa pada Maret 2026 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Persentase kemiskinan di perdesaan bahkan mencapai 10,67 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat desa masih membutuhkan perhatian serius.
Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan investasi dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan harus diukur dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan menjalani kehidupan yang bermartabat.
Rakyat tidak membutuhkan pidato panjang tentang keberhasilan ekonomi apabila pada kenyataannya harga kebutuhan pokok terus membebani kehidupan mereka.
Antrean BBM Panjang, Rakyat Disuruh Bersabar, Distribusi Belum Beres
Di tengah meningkatnya kebutuhan hidup, masyarakat Sulawesi Barat juga harus menghadapi persoalan distribusi bahan bakar minyak.
Antrean panjang di sejumlah SPBU bukan lagi sekadar keluhan individual. Persoalan tersebut telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari nelayan, petani, pedagang, sopir angkutan, hingga pelaku usaha kecil.
Ombudsman RI melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi BBM pada 17–18 Oktober 2026. Persoalan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pemanggilan Kementerian ESDM, Pertamina, dan BPH Migas pada 20 Oktober 2026.
Di Sulawesi Barat, Gubernur Suhardi Duka juga memanggil manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi pada 26 Oktober 2026 untuk membahas persoalan antrean BBM di sejumlah SPBU.
Keterbatasan infrastruktur distribusi menjadi salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan. Sulawesi Barat disebut hanya memiliki 42 SPBU aktif, termasuk lima SPBU Nelayan, serta belum memiliki terminal atau depo BBM sendiri.
Kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan Pertamina untuk memperkuat infrastruktur distribusi energi di Sulawesi Barat.
Di Pasangkayu, persoalan ini terlihat jelas di SPBU Ako. Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak pengelola, alokasi BBM disebut sekitar 8 kiloliter, sementara pelayanan hanya mengandalkan satu nosel yang beroperasi. Alokasi tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terlebih SPBU Ako berada pada jalur transportasi menuju ibu kota kabupaten.
Antrean juga terjadi di SPBU Bulucindolo pada November 2026 hingga membutuhkan pengamanan dari personel kepolisian. Kondisi serupa diberitakan terjadi di SPBU Sarjo.
Pertamina menyampaikan bahwa penyaluran BBM tetap berjalan dan terdapat dinamika peralihan pengguna dari BBM industri ke BBM bersubsidi. Namun, penjelasan tersebut tidak boleh berhenti sebagai alasan administratif.
Pemerintah dan Pertamina harus memastikan bahwa distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, tidak terjadi penimbunan, dan tidak ada praktik penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
Sebab, ketika nelayan tidak bisa melaut, petani kesulitan mengangkut hasil panen, dan sopir kehilangan waktu produktif hanya untuk mengantre BBM, dampaknya bukan sekadar persoalan transportasi. Seluruh rantai ekonomi masyarakat ikut terganggu.
BBM adalah kebutuhan penting bagi aktivitas ekonomi rakyat. Karena itu, negara harus menjamin distribusi yang adil, transparan, dan dapat diakses masyarakat.
Pemadaman Listrik Bergilir, Rakyat Membayar Penuh, Pelayanan Jangan Setengah-setengah
Persoalan masyarakat Sulawesi Barat tidak berhenti pada antrean BBM. Mereka juga harus menghadapi pemadaman listrik bergilir yang telah menimbulkan keresahan.
Pemadaman yang terjadi berulang kali mengganggu aktivitas rumah tangga, pendidikan, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Di Polewali Mandar, mahasiswa yang tergabung dalam PMII telah menyuarakan protes melalui demonstrasi di depan Kantor ULP PLN Polewali pada 12 November 2026. Keluhan serupa juga disampaikan masyarakat di sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Barat.
PLN menjelaskan bahwa pemadaman berkaitan dengan kondisi defisit daya pada sistem kelistrikan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Sulselrabar). Faktor gangguan pembangkit dan berkurangnya pasokan listrik menjadi bagian dari persoalan yang harus ditangani.
Penjelasan teknis tersebut tentu perlu diperhatikan. Namun, masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian mengenai kapan kondisi kelistrikan kembali normal.
Jangan sampai persoalan teknis terus dijadikan alasan, sementara dampak ekonomi dan sosialnya ditanggung sendiri oleh masyarakat.
Bagi pelaku UMKM, listrik bukan sekadar fasilitas tambahan. Listrik adalah bagian penting dari kegiatan produksi dan pelayanan. Ketika listrik padam, bahan makanan dapat rusak, peralatan usaha berhenti beroperasi, dan pendapatan masyarakat berkurang.
Bagi anak-anak sekolah dan mahasiswa, pemadaman listrik mengganggu kegiatan belajar. Bagi masyarakat yang menggunakan peralatan elektronik, kondisi listrik yang tidak stabil juga berpotensi menimbulkan kerusakan.
Ironisnya, masyarakat tetap dituntut memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik tepat waktu. Karena itu, kewajiban pelanggan harus diimbangi dengan tanggung jawab penyedia layanan untuk memberikan pelayanan yang andal dan transparan.
Kami mendesak PLN menyampaikan jadwal pemadaman secara terbuka, menjelaskan penyebab gangguan, menetapkan target normalisasi yang terukur, serta memberikan kompensasi sesuai ketentuan apabila tingkat mutu pelayanan tidak terpenuhi.
Negara tidak boleh membiarkan masyarakat terus menanggung kerugian akibat persoalan pelayanan publik yang tidak kunjung diselesaikan.
Kembalikan Politik ke Akar Rumput, Tujuh Tuntutan PKC PMII Sulawesi Barat
Berbagai persoalan di atas menunjukkan bahwa politik tidak boleh hanya dipahami sebagai perebutan jabatan dan pertarungan pengaruh di antara para elite.
Politik seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat. Kekuasaan harus bekerja untuk kepentingan publik, bukan sebaliknya.
Atas dasar itu, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Barat menyampaikan tujuh tuntutan:
Pertama, menuntut transparansi dan akuntabilitas negara atas berbagai isu politik nasional, termasuk dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan kabar pengunduran diri Wakil Presiden. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas berdasarkan fakta dan mekanisme konstitusional. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi spekulasi yang justru menggerus kepercayaan masyarakat.
Kedua, menolak segala bentuk perampasan dan penggusuran tanah rakyat, khususnya terhadap 13 KK di Desa Randomayang, Kabupaten Pasangkayu. Kami mendesak penghentian tindakan penggusuran sampai proses verifikasi alas hak dilakukan secara terbuka, adil, dan melibatkan masyarakat. Kami juga mendesak percepatan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Ketiga, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap IUP Eksplorasi LTJ PT Perminas di Mamuju. Pemerintah harus membuka seluruh dokumen perizinan dan lingkungan, memastikan partisipasi masyarakat, serta menghentikan kegiatan yang terbukti melanggar ketentuan atau mengancam keselamatan ruang hidup warga. Kepentingan investasi tidak boleh mengalahkan keselamatan ekologis.
Keempat, mendesak pemerintah menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Pemerintah tidak boleh hanya mengejar penurunan angka pengangguran, tetapi harus memastikan pekerjaan memberikan upah yang manusiawi, kepastian kerja, perlindungan sosial, dan masa depan bagi generasi muda.
Kelima, mendesak pengendalian harga kebutuhan pokok dan perlindungan daya beli masyarakat. Pemerintah harus memastikan distribusi pangan berjalan baik, mengendalikan gejolak harga, serta memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Keenam, menuntut Pertamina dan pemerintah menjamin distribusi BBM yang adil dan transparan di Sulawesi Barat. Kami mendesak evaluasi alokasi BBM di SPBU yang mengalami kekurangan, termasuk SPBU Ako di Pasangkayu, penindakan terhadap penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta percepatan pembangunan terminal atau depo BBM di Sulawesi Barat.
Ketujuh, mendesak PLN memberikan kepastian pelayanan kelistrikan di Sulawesi Barat. PLN harus menyampaikan jadwal pemadaman secara transparan, menetapkan target normalisasi, mengevaluasi keandalan sistem kelistrikan, dan memberikan kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga mendesak Menteri ESDM dan Menteri BUMN melakukan evaluasi terhadap tata kelola pelayanan kelistrikan di Sulawesi Barat.
Penutup, Angan Biarkan Rakyat Menjadi Korban Pertarungan Elite
Pergerakan mahasiswa tidak boleh berhenti menjadi penonton dalam setiap drama politik kekuasaan. Kita memiliki tanggung jawab sejarah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Kita harus hadir ketika petani kehilangan tanah, masyarakat adat kehilangan wilayah leluhurnya, nelayan kesulitan mendapatkan BBM, anak muda kehilangan kesempatan kerja, dan masyarakat harus hidup dalam ketidakpastian akibat pemadaman listrik.
Jangan sampai pertengkaran elite di Jakarta membuat kita lupa bahwa di Mamuju, Kalumpang, Botteng, Takandeang, Randomayang, dan berbagai wilayah lainnya, masyarakat sedang berjuang mempertahankan kehidupan.
Kita tidak boleh membiarkan rakyat hanya menjadi objek pembangunan, sementara mereka tidak pernah dilibatkan dalam menentukan masa depan ruang hidupnya sendiri.
Bagi PMII, keberpihakan kepada rakyat bukan sekadar slogan organisasi. Ia merupakan konsekuensi ideologis dan tanggung jawab moral dari setiap kader pergerakan.
Kritik terhadap kekuasaan bukanlah bentuk kebencian terhadap negara. Justru kritik adalah bagian dari upaya menjaga negara agar tidak menyimpang dari mandat konstitusinya.
Sebab negara yang kuat bukanlah negara yang mampu membungkam kritik, melainkan negara yang mampu melindungi rakyatnya, menjamin keadilan, dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara.
Jika negara terus abai terhadap hak-hak masyarakat sipil, yang dipertaruhkan bukan hanya kepercayaan publik, melainkan juga legitimasi kekuasaan itu sendri. Jangan terjebak drama elite ketika rakyat sedang kehilangan tanah dan masa depannya.(*)






