POLMAN, editorial9.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) mendesak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi ancaman infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama terhadap anak-anak di tengah kabut asap dan memburuknya kualitas udara.
Desakan itu disampaikan Ketua Komisariat PMII Unasman, Ahmad Mubarak, menyusul informasi mengenai tingginya kasus ISPA dan pneumonia pada anak di Polman. PMII meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan segera berkoordinasi untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya peserta didik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah pemberitaan, Dinas Kesehatan mencatat sekitar 3.100 kasus ISPA per bulan. Sementara itu, Puskesmas Pekkabata dilaporkan menangani 195 pasien ISPA selama periode 1-13 Oktober 2026. Selain itu, Polman juga dilaporkan mencatat 420 kasus pneumonia pada balita.
Mubarak menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, anak-anak termasuk kelompok rentan yang perlu mendapat perlindungan di tengah risiko gangguan pernapasan akibat kualitas udara yang memburuk.
Dia mempertanyakan kesiapan Dinas Pendidikan Polman dalam memastikan sekolah-sekolah menerapkan langkah pencegahan bagi peserta didik.
PMII meminta pemerintah mengevaluasi kondisi lingkungan sekolah, mengarahkan penggunaan masker sesuai kebutuhan, membatasi aktivitas di luar ruangan di wilayah terdampak, serta meningkatkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan siswa.
“Kami menegaskan bahwa keberlangsungan pendidikan tidak boleh dipertentangkan dengan hak atas kesehatan. Justru, pendidikan yang baik harus menjamin lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik. Jangan sampai kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan yang dapat dicegah melalui kebijakan yang tepat,” tegas Mubarak, melalui keterangan persnya, Kamis,15/10/26.
PMII juga meminta pemerintah mempertimbangkan penyesuaian kegiatan belajar mengajar, termasuk kemungkinan penerapan belajar dari rumah untuk sementara waktu apabila hasil pemantauan kualitas udara dan rekomendasi tenaga kesehatan menunjukkan kondisi yang membahayakan.
Mubarak menegaskan, kebijakan tersebut harus didasarkan pada data dan pertimbangan kesehatan yang jelas, tanpa mengabaikan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan.
Selain persoalan perlindungan di sekolah, PMII mendesak Dinas Kesehatan Polman membuka informasi perkembangan kasus ISPA dan pneumonia secara transparan. Informasi yang diminta mencakup persebaran wilayah terdampak, kelompok usia pasien, serta langkah pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatan di lingkungannya dan dapat mengambil langkah pencegahan yang sesuai.
Koordinasi lintas sektor juga dinilai perlu diperkuat agar penanganan persoalan tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Untuk jenjang SMA dan SMK, koordinasi perlu melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat sesuai kewenangannya.
PMII Komisariat Unasman menyatakan, akan terus mengawal persoalan tersebut melalui pengumpulan data, kajian kritis, dan advokasi publik. Mereka meminta pemerintah daerah, menunjukkan tanggung jawab melalui kebijakan yang nyata dan terukur.
“Jangan menunggu anak-anak jatuh sakit baru bertindak. Jangan menempatkan keselamatan peserta didik sebagai pertimbangan belakangan. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan harus menjelaskan langkah konkret yang telah dilakukan dan memastikan perlindungan kesehatan menjadi prioritas.” ujarnya.
PMII berharap Pemkab Polman segera merespons kondisi tersebut dengan langkah pencegahan yang terkoordinasi, terutama untuk melindungi anak-anak dari risiko gangguan pernapasan.(*)
