MAMUJU, editorial9.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat mewaspadai potensi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem seiring prakiraan awal musim hujan 2026/2027 yang diprediksi mulai terjadi secara bertahap pada akhir Oktober hingga Desember 2026.
Kewaspadaan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi BPBD Sulbar bersama Stasiun Meteorologi Kelas I Tampa Padang, di Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Sulbar, Rabu (14/10/2026).
Rapat yang dipimpin Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah bersama Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Tampa Padang Devi Ardiansyah itu membahas prakiraan musim hujan, perkembangan fenomena El Niño, serta kondisi kualitas udara di Sulawesi Barat.
Berdasarkan pemaparan BMKG, sekitar 48 persen luas wilayah Sulawesi Barat diprakirakan mulai memasuki musim hujan pada Oktober 2026. Sementara itu, sekitar 14 persen luas wilayah diprediksi mengalami awal musim hujan pada November 2026.
Peralihan musim tersebut tidak berlangsung serentak di seluruh wilayah. Karena itu, kesiapsiagaan perlu disesuaikan dengan karakteristik cuaca dan tingkat kerawanan bencana di masing-masing kabupaten.
BMKG juga memprakirakan curah hujan pada Oktober 2026 masih didominasi kategori rendah, meskipun sejumlah wilayah di Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah.
Pada November 2026, curah hujan diprakirakan didominasi kategori menengah. Adapun pada Desember 2026 hingga Maret 2027, sebagian besar wilayah Sulawesi Barat diprediksi mengalami curah hujan kategori tinggi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD Sulbar karena peningkatan curah hujan dapat memicu bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor di wilayah rawan. Angin kencang dan cuaca ekstrem juga menjadi ancaman yang perlu diantisipasi selama masa peralihan musim.
Di sisi lain, pemantauan fenomena El Niño pada 2026/2027 turut menjadi pembahasan. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan dan memperpanjang periode tanpa hujan, sehingga risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga perlu diwaspadai.
BPBD Sulbar turut memperhatikan perkembangan kualitas udara sebagai bagian dari pemantauan dampak karhutla dan kabut asap. Informasi meteorologi dan klimatologi dari BMKG akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah mitigasi serta penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menegaskan pentingnya koordinasi dengan BMKG untuk mengantisipasi berbagai ancaman bencana akibat perubahan kondisi cuaca dan iklim.
“Koordinasi dengan BMKG sangat penting untuk memastikan setiap langkah penanggulangan bencana didukung oleh informasi cuaca dan iklim yang akurat. Kita perlu mengantisipasi perubahan musim sejak dini, baik terhadap potensi kekeringan dan karhutla maupun ancaman banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem saat memasuki musim hujan,” kata Yasir Fattah.
Koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di Sulawesi Barat, sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana agar perangkat daerah meningkatkan koordinasi serta perlindungan kepada masyarakat.(*)
