Kembali, Kejati Sulbar Tahan Terduga Korupsi Proyek Tutupan Lahan Mangrove

  • Whatsapp
Kajati Sulbar,Johny Manurung didampingi Asipidsus,Fery Mupahir, saat pres rilis penahanan MD tersangka dugaan korupsi lahan pekerjaan tutupan lahan mangrove.(Dok : Ist)

Mamuju Рeditorial9 РKejati Sulbar, berdasarkan surat perintah Kepala Kejati, Johny Manurung, Nomor : PRINT Р425 / P.6 / Fd.2 / 06 / 2021 tanggal 3 Juni 2021, kembali menahan tersangka kasus dugaan korupsi pekerjaan proyek  tutupan lahan mangrove, di Badan Lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, Kabupaten Pasangkayu.

Menurut Kasipenkum Kejati Sulbar, Amiruddin, tersangka berinisial MD akan ditahan di Lembaga Pemsyarakatan (LP) Kelas IIB Polewali Mandar selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 mendatang.

Bacaan Lainnya

“Alasan yuridis dilakukannya penahanan yakni, alasan objektif, pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun vide Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP. Alasan subyektif, Adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri dan merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mempengaruhi saksi-saksi lainnya,” ucap Amiruddin, melalui press rilisnya, Kamis,03/06/21.

Dalam perkara tersebut, MD diduga melanggar pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan acaman hukuman 1 sampai 20 tahun pidana penjara dan pidana denda 50 juta hingga 1 Miliar Rupiah.

“Adapun posisi kasusnya, pada tahun 2016 badan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Barat, melaksanakan kegiatan pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove dengan anggaran sebesar Rp 14.788.800.000, yang bersumber dari APBD T-A 2016, yang lokasinya di Kabupaten Polman, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara, khusus kegiatan pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove di Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016, dengan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2016 dengan nilai Rp. 4.981.776.530,00,” jelas Amiruddin.

Menurut Amiruddin, tersangka MD sebagai salah satu pelaksana kegiatan dan pihak yang bekerjasama dengan tersangka lain NA selaku pejabat pengadaan, untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam dan digunakan untuk dicantumkan sebagai pelaksana kegiatan.

“Tersangka MD, sebagai salah satu pelaksana kegiatan yang berkontrak, tidak melaksanakan kegiatan sesuai kontrak, melainkan dilaksanakan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh tersangka lain NA,” bebernya.

Lebih lanjut, Amiruddin menuturkan bahwa pembayaran pekerjaan dilakukan secara melawan hukum, karena beberapa tandatangan cek dari direktur para penyedia dipalsukan dan ada juga menggunakan tandatangan asli, tanpa sepengetahuan direktur.

“Perbuatan tersangka MD, melanggar ketentuan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan peraturan perubahannya. Dan berdasarkan laporan hasil audit investigasi dari BPKP, telah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.129.213.609,” tutupnya.(Mp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *