MAMUJU – editorial9.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat guna mengantisipasi potensi konflik sosial yang muncul akibat persoalan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
Langkah tersebut dilakukan Kepala Kesbangpol Sulbar, Muh. Darwis Damir, melalui rangkaian kunjungan koordinasi ke dua instansi vertikal tersebut di Mamuju, Selasa, 9 Juni 2026. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, agar seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendeteksi dan menyelesaikan persoalan masyarakat sejak dini.
Kunjungan pertama dilakukan ke Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V. Rombongan Kesbangpol diterima oleh Pelaksana Tugas Kepala BWS Sulawesi V, Hayatuddin Tausikal.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah isu yang dinilai berpotensi memicu konflik sosial, seperti pemanfaatan sumber daya air, sengketa lahan di bantaran sungai, hingga dampak sosial dari pembangunan infrastruktur sumber daya air.
Darwis menilai koordinasi antara Kesbangpol dan BWS menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial di Sulawesi Barat. Menurut dia, berbagai persoalan yang muncul di kawasan sungai membutuhkan penanganan yang cepat dan terukur agar tidak berkembang menjadi gesekan di masyarakat.
“Koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan setiap aspirasi dan aduan masyarakat dapat ditangani secara tepat dan proporsional. Dengan komunikasi yang baik, potensi konflik dapat dideteksi lebih dini dan diselesaikan sebelum meluas,” ujarnya.
Hayatuddin Tausikal menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai sinergi antara instansi teknis dan lembaga yang memiliki fungsi deteksi dini konflik sosial diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan diterima masyarakat.
Usai dari BWS Sulawesi V, Darwis melanjutkan koordinasi ke Kantor BPJN Sulawesi Barat. Pertemuan itu diterima langsung Kepala BPJN Sulawesi Barat, Monang Saut Reynold.
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas berbagai aduan masyarakat terkait pembangunan jalan dan jembatan serta langkah pencegahan agar persoalan di lapangan tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu pelaksanaan pembangunan.
Darwis mengatakan pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut penerimaan masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah.
“Kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Gubernur Sulawesi Barat agar setiap potensi permasalahan di masyarakat dapat dideteksi dan diselesaikan sejak dini melalui koordinasi dan kolaborasi antarinstansi. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lancar dan masyarakat tetap merasa terlibat dalam proses pembangunan,” kata Darwis.
Menurut dia, Kesbangpol memiliki fungsi deteksi dini dan pemetaan potensi konflik sosial yang muncul akibat berbagai dinamika pembangunan. Karena itu, sinergi dengan BPJN diperlukan untuk memperkuat sistem mitigasi dan penyelesaian aduan masyarakat secara persuasif.
Monang Saut Reynold menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan kualitas pekerjaan secara teknis, tetapi juga dukungan masyarakat terhadap proyek yang dijalankan pemerintah.
“Kami menyambut baik koordinasi ini karena komunikasi yang baik antara pemerintah, pelaksana pembangunan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelancaran proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan,” ujarnya.
Melalui koordinasi tersebut, Kesbangpol Sulbar, BWS Sulawesi V, dan BPJN Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat pertukaran informasi lapangan serta mempercepat respons terhadap berbagai keluhan masyarakat. Langkah itu diharapkan mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sekaligus menjaga kondusivitas daerah di Sulawesi Barat.(*)
