MAMUJU — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SS) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan peran strategis institusinya dalam mengawal percepatan transformasi digital perangkat daerah.
Penegasan itu disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi tindak lanjut perbaikan kinerja OPD yang dipimpin Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (18/2/2026).
Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi percepatan program prioritas berbasis digital yang merupakan bagian dari misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
Ridwan menekankan, Kominfo SS Sulbar tidak hanya bertugas mengelola jaringan dan sistem informasi, tetapi juga menjadi pengawal utama transformasi digital pemerintahan. Sejumlah agenda strategis menjadi perhatian, mulai dari penguatan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), optimalisasi Lapor SPAN, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS).
Menurutnya, pembenahan Arsitektur SPBE merupakan fondasi agar seluruh aplikasi dan layanan digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak berjalan sendiri-sendiri. Integrasi sistem diperlukan untuk mencegah tumpang tindih aplikasi, memperkuat keamanan data, serta memastikan layanan publik lebih cepat dan efisien.
Di sisi lain, penguatan Lapor SPAN juga menjadi fokus. Kanal pengaduan dan pelaporan masyarakat itu harus responsif dan terhubung langsung dengan perangkat daerah terkait. Ridwan menegaskan, pengelolaan aduan tidak boleh berhenti pada pencatatan, melainkan harus ditindaklanjuti secara terukur guna meningkatkan kepercayaan publik.
Sementara itu, peningkatan IPS dipandang sebagai instrumen penting dalam perumusan kebijakan berbasis data. Ia menyebut tata kelola data sektoral perlu dibenahi, termasuk standarisasi metadata dan sinkronisasi antar-OPD.
“Ke depan, kebijakan tidak lagi berbasis asumsi. Semua harus berbasis data yang valid dan terverifikasi,” ujarnya.
Ridwan memastikan, Kominfo SS Sulbar akan terus mengawal seluruh agenda digital agar selaras dengan visi pembangunan daerah. Transformasi digital, katanya, bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Diskominfo SS untuk mengoptimalkan pelaporan dalam rangka evaluasi nasional pada seluruh aspek transformasi digital, komunikasi publik, satu data, dan keamanan siber.
“Komitmen itu dilaksanakan melalui penguatan dukungan pimpinan, koordinasi antar-OPD, serta pembentukan tim kerja berkualitas, khususnya pada aspek pelaporan. Penyajian laporan harus sesuai realisasi di lapangan, tersusun rapi, dan disampaikan tepat waktu,” kata Ridwan.
Kerja kolaboratif menjadi kunci suksesnya pelaporan kinerja Pemprov Sulbar yang ditargetkan mampu menembus 10 besar nasional. (Rls)
