MAMUJU — Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo SS) Provinsi Sulawesi Barat mulai menata strategi di awal 2026 dengan menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) program triwulan pertama, Senin (20/4/2026).
Rapat internal yang diinisiasi Bidang Komunikasi dan Publikasi Media (KPM) ini menjadi momentum refleksi sekaligus pemetaan langkah strategis untuk menghadapi triwulan berikutnya. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan komunikasi publik yang dinilai harus semakin adaptif terhadap dinamika informasi.
Kepala Bidang KPM Kominfo SS Sulbar, Dian Afrianty, menegaskan bahwa hasil evaluasi tidak hanya berhenti sebagai catatan, tetapi harus menjadi dasar dalam merumuskan langkah konkret ke depan.
“Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari optimalisasi pemanfaatan SP4N-LAPOR, penguatan kerja sama, hingga pengelolaan konten di berbagai kanal informasi pemerintah,” ujar Dian.
Dalam rapat tersebut, tim juga menyoroti pentingnya monitoring isu publik agar respons pemerintah dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, pembenahan desain grafis serta penyusunan kalender konten dinilai krusial untuk menjaga konsistensi penyebaran informasi kepada masyarakat.
Tak hanya menyentuh aspek program, evaluasi juga menyoroti persoalan internal organisasi. Keterbatasan sumber daya manusia, kedisiplinan personel, hingga efektivitas distribusi beban kerja menjadi perhatian serius yang perlu segera dibenahi guna menjaga kinerja tetap optimal.
Penilaian terhadap kanal informasi milik masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) turut menjadi bagian dari evaluasi, terutama sebagai indikator dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini menegaskan bahwa kualitas komunikasi digital kini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam tata kelola pemerintahan modern.
Kepala Dinas Kominfo SS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengapresiasi langkah evaluatif yang dilakukan jajaran KPM. Menurut dia, penguatan layanan komunikasi publik merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
“Bidang komunikasi publik memegang peran strategis dalam membangun citra pemerintah. Peran ini tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat terkait program prioritas, baik di tingkat daerah maupun pusat,” kata Ridwan.(*)
