MAMUJU – editorial9.com – Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya menjalankan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) usai mengikuti rapat koordinasi dan monitoring bersama Komisi II DPRD Sulawesi Barat terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Sulbar, Senin, 22 Juni 2026, dihadiri perwakilan Dinas Pangan Daerah Sulbar, yakni Sekretaris Dinas Agus didampingi staf, Ratnasari.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Melalui koordinasi antarperangkat daerah, pemerintah daerah berupaya memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sekretaris Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Agus, mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti setiap hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan dalam proses pengawasan dan pemeriksaan.
“Monitoring yang dilakukan DPRD menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan,” kata Agus.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, menegaskan bahwa proses evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah.
Menurut Suyuti, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam memperkuat akuntabilitas serta mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Setiap proses evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah,” ujar Suyuti.
Ia menambahkan, sinergi dan koordinasi yang terus diperkuat akan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Rls)
