Sulbar – Gubernur Provinsi Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menunjukkan sikap tegasnya terhadap adanya dugaan praktik tidak transparansi yang dilakukan perusahaan kelapa sawit, dalam hal pembayaran pajak daerah.
Hal itu terlihat, saat rapat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah. Bahkan dalam agenda itu, diwarnai aksi walk out oleh gubernur.
Amarah SDK kian memuncak, setelah mengetahui ketidaksesuaian antara penggunaan air permukaan dengan jumlah nominal pajak, yang dibayarkan oleh sejumlah perusahaan kelapa sawit.
Mantan anggota DPR-RI itu, menyebut para perusahaan perkebunan sawit melakukan penyimpangan pembayaran pajak. Bahkan ditegaskan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak secara sengaja.
“Banyak perusahaan memanfaatkan air permukaan dalam jumlah besar, namun tidak membayar kewajiban pajaknya secara wajar,” ucap SDK, usai rapat, Jumat, 25/04/25.
“Hal ini sangat merugikan daerah dan harus segera dibenahi,” sambungnya.
Olehnya, mantan Bupati Kabupaten Mamuju dua periode itu, berencana akan membawa persoalan ini ke ranah hukum, jika tidak menemukan titik terang.
“Banyak air yang digunakan tapi tidak bayar pajak. Sementara ini saya benahi. Dan kalau tidak selesai, kita bersoal hukum,”tegasnya.(*)
