MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar rapat koordinasi untuk membahas strategi memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam rangka memperluas dukungan pendanaan pembangunan daerah.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), itu berlangsung di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (12/11/2025).
Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta sejumlah kepala dinas dari sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan.
Dalam arahannya, Gubernur SDK menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan komunikasi aktif dengan kementerian teknis di pemerintah pusat untuk memperkuat dukungan pendanaan pembangunan di daerah. Fokus utama diarahkan pada sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan kelautan yang dinilai memiliki potensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar.
Sekda Sulbar, Junda Maulana, menjelaskan bahwa rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari upaya pemerintah provinsi mengoptimalkan peran OPD di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Rapat tadi sifatnya untuk men-drive OPD-OPD terkait, khususnya sektor pertanian. Dengan keterbatasan fiskal daerah, sementara kita perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan langkah membangun komunikasi intens dengan pemerintah pusat,” ujar Junda.
Ia menuturkan, pemerintah pusat memiliki banyak program strategis yang bisa dijemput oleh pemerintah daerah asalkan setiap OPD mampu menyiapkan proposal yang komprehensif dan berbasis data akurat.
“Tadi ditekankan oleh Pak Gubernur agar masing-masing kepala dinas segera membangun komunikasi dengan kementerian teknis. Mintalah dukungan anggaran sebanyak-banyaknya, tentu dengan proposal yang lengkap dan terukur,” jelasnya.
Pemerintah provinsi memberikan waktu satu minggu kepada OPD terkait untuk menyiapkan proposal lengkap beserta data pendukung, seperti Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), agar bisa segera diajukan ke kementerian terkait.
Lebih lanjut, Junda menegaskan pentingnya setiap OPD memiliki grand design pengembangan sektor atau komoditas unggulan agar arah pembangunan lebih terukur dan tidak berjalan parsial.
“Kalau kita tidak punya grand design, nanti jadinya parsial-parsial lagi. Harus terarah dan terukur,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan kembali arahan Gubernur agar setiap kepala OPD memperluas jejaring lintas kementerian untuk memperjuangkan dukungan program dan alokasi anggaran bagi Sulawesi Barat.
“Kata kuncinya dari Pak Gubernur, seorang kepala OPD harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Perbanyak jaringan agar bisa mendapatkan dukungan dan alokasi anggaran,” pungkasnya.(*)
