POLMAN – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Ketapang) Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Waris Bestari, menghadiri kegiatan sosialisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Selasa, 22 Juli 2025.
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga terkait pengendalian harga beras yang mengalami kenaikan di pasaran.
Kegiatan yang digelar di Polman ini dihadiri 59 peserta, terdiri atas perwakilan rumah pangan, mitra Bulog, Pj Sekda Polman, Kepala Dinas Pangan Polman, Pimpinan Cabang Bulog, Satgas Pangan Polres, serta perwakilan dari Kodim Polman.
“Jadi tadi saya diundang Bupati Polman untuk menyampaikan sosialisasi penyaluran beras SPHP,” ujar Abdul Waris.
Dalam kegiatan tersebut, mitra Bulog diberikan pemahaman mengenai mekanisme baru penyaluran beras SPHP, termasuk penggunaan aplikasi yang disiapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Kalau dulu, mitra langsung memesan beras beberapa ton, sekarang wajib melalui aplikasi,” jelasnya.
Waris juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan integritas dalam distribusi beras SPHP.
“Saya sangat berharap, jangan sampai beras SPHP dicampur atau dioplos. Kalau ketahuan, akan berhadapan langsung dengan Satgas Pangan,” tegasnya.
Ia mencontohkan praktik pengoplosan seperti mencampur beras medium dengan beras premium, yang tidak diperbolehkan.
Selain itu, Waris juga mengingatkan agar pedagang tidak melakukan penimbunan.
“Pembelian dibatasi maksimal hanya 1 hingga 2 ton saja. Bulog Polman yang mencakup wilayah Majene dan Mamasa serta Bulog Mamuju yang melayani Mateng dan Pasangkayu juga telah melaksanakan sosialisasi,” ungkapnya.
Ia berharap distribusi beras SPHP ini dapat menekan harga beras di pasaran dan menjaga kestabilan pangan di wilayah Sulbar.(*)
